Setelah adanya instruksi langsung Presiden Joko Widodo ke Kapolri Jederal Listyo Sigit Prabowo terkait pemberantasan premanisme, puluhan orang preman diamankan. Kasus premanisme tersebut salah satunya dilakukan dengan cara pungutan liar (pungli). Namun di sisi lain, kegiatan premanisme yang merugikan masyarakat tersebut nampaknya terus terjadi. Pasalnya, masih banyak saja keluhan masyarakat yang menjadi korban terhadap aksi-aksi merugikan tersebut.
Di media sosial banyak akun pribadi yang menunjukkan vidio pungli masih terjadi. Seperti, adanya vidio keluhan sejumlah sopir truk yang ingin bongkar muat, tetapi memakan waktu sangat lama. Tentunya hal ini menimbulkan kecurigaan bagi kita semua, jika para preman masih ingin meminta jatah. Kemudian, ada video yang menunjukkan sopir truk harus memberi uang melalui kantong yang diturunkan dari atas.
Selain itu, sejumlah sopir truk disebut menjadi korban aksi pecah kaca yang dilakukan oleh sejumlah orang di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seusai rekan mereka ditangkap polisi (Tribunnews). Diduga karena tidak terima rekannya ditangkap, sejumlah orang yang tak senang dengan kebijakan tersebut melakukan perlawanan dengan cara meneror sopir truk.
Perlu diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi telah mendapat informasi dari sopir truk kontainer yang mengeluh karena maraknya aksi premanisme dan pungli di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mendengar informasi tersebut, Presiden Jokowi merespon dengan cepat dan langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang meminta agar segera menindak aksi kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan Terminal Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.
Kemudian, atas perintah langsung Presiden, Kapolri meminta kepada Polda, Polres, dan seluruh jajarannya untuk memberantas dan menindak setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Akibatnya, puluhan orang pun ditangkap. Namun lagi-lagi setelah penangkapan itu, sejumlah orang tidak menerima kebijakan tersebut dan terus berulah. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk bersinergi memberantas premanisme dan kriminalisme.
Demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada seluruh kalangan masyarakat, negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme dan kejahatan lainnya yang meresahkan warga negara. Kepolisian harus hadir dan menerima keluhan masyarakat terkait kejahatan-kejahatan yang ada di negeri ini. Untuk itu, Polri sebagai instansi pemerintahan harus sepenuhnya melayani dan mengayomi masyarakat dari seluruh masalah yang bersangkutan dengan hukum.
Sementara itu, aksi premanisme memang tidak sedikit terjadi. Nampaknya, dari waktu ke waktu, kegiatan premanisme semakin berkembang. Banyak dari mereka yang bersembunyi atau menjelma menjadi organisasi masyarakat (ormas). Bahkan ada juga yang memanfaatkan pekerjaannya. Kita harus jujur, bahwa ada banyak oknum dari lembaga atau instansi resmi pemerintah yang memanfaatkan keadaan, sehingga mereka para oknum tersebut melakukan pungli kepada masyarakat biasa. Hal itu juga banyak terjadi di sekitar kita.
Tentunya untuk menghindari kejahatan premanisme atau pungli, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas. Mereka wajib menindak tegas individu, kelompok, dan oknum yang mengatasnamakan ormas tertentu atau instansi resmi pemerintah. Hal tersebut mengharuskan pemerintah bekerjasama dengan semua elemen masyarakat agar aksi seperti itu hilang atau berkurang.
Apabila kita membiarkan tindakan premanisme dan kriminalisme, maka itu akan membahayakan kita semua. Jika kita membiarkan hal tersebut terjadi, nantinya premanisme dan kriminalisme akan merajalela di negeri ini. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus mengambil peran dalam pemberantasan premanisme ini, dengan cara mengadukan semua aksi kejahatan ke pihak berwajib, yakni kepolisian agar segera menindak para pelaku tersebut.