Dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik keras keputusan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) terkait polemik daftar penceramah kegiatan pengajian Ramadhan 1442 H. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Muhyiddin Junaidi, bahkan menyebut pembatalan tersebut dan pencopotan petugas yang menangani masalah kerohanian di PT plat merah itu adalah bentuk nyata arogansi kekuasaan. Sementara itu, Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan menyesalkan pembatalan kegiatan pengajian Ramadhan 1442 H yang menjadi polemik itu. Ia menilai pembatalan kegiatan tersebut justru berdampak buruk.
Sebagaimana diketahui, di antara penceramah yang akan mengisi kegiatan Ramadhan itu adalah Firanda Andirja, Syafiq Riza Basalamah, Rizal Yuliar Putrananda, Subhan Bawazier, dan M. Cholis Nafis. Namun demikian, dua nama pertama yang saya sebut, yaitu Firanda Andirja dan Syafiq Riza Basalamah merupakan sosok ustadz yang dikenal intoleran dalam beberapa ceramahnya. Pasalnya, dalam ceramahnya, mereka kerap melecehkan dan menghujat beberapa amaliah Aswaja yang selama ini telah menjadi tradisi luhur di Nusantara sejak dulu, seperti tahlilan, maulid Nabi, dzikiran dan lain-lain. Bahkan, yang paling parah mereka malah membid’ahkan, mengharamkan, dan menyesatkan ritual-ritual yang sarat makna tersebut. Ceramah-ceramahnya seperti itu bisa kita lihat di beberapa media seperti Yufid TV, Rodja TV, Lentera Islam ataupun channel Youtube mereka masing-masing.
Karenanya, tidak heran bila dalam beberapa kesempatan acara yang akan mereka hadiri seperti pengajian dan tabligh akbar, mereka mendapat penolakan yang keras dari warga setempat. Di Situbondo misalnya, Syafiq Riza Basalamah ditolak oleh Gerakan Pemuda Anshor karena dianggap dakwahnya bermasalah. Ia dianggap sebagai orang yang mudah memvonis kafir kepada sesama Muslim yang berbeda pendapat, keyakinan, dan akidah dengan mereka. Begitu juga di Pamekasan, Syafiq juga mendapat penolakan serupa dari masyarakat di salah satu daerah di Pulau Garam tersebut.
Tak jauh beda dengan Syafiq, Firanda Andirja juga kerap mendapat penolakan dari warga di beberapa daerah. Seperti halnya di Batang, Firanda dianggap tokoh Wahabi yang hobi mengafirkan dan menyesatkan dan menyerang para ulama, akidah, dan keyakinan Nahdlatul Ulama. Mereka khawatir kondisi seperti itu dapat menimbulkan potensi perpecahan dan konflik horizontal antarumat beragama di Kabupaten Batang yang selama ini sudah berjalan harmonis. Karena itulah, kehadiran Firanda di Batang ditentang tegas oleh masyarakat setempat.
Dalam konteks ini, maka kita perlu mempertanyakan sikap dua petinggi MUI di atas yang terkesan membela ustadz-ustadz intoleran tersebut. Padahal, sebagai lembaga yang menaungi dan mewadahi para ulama, tidak seharusnya MUI membela ustadz intoleran itu. Kenapa demikian?
Pertama, MUI seharusnya mendukung terwujudnya moderasi beragama di Tanah Air. Salah satu indikator implementasi moderasi beragama adalah sikap penerimaan atau adaptif terhadap kebudayaan lokal (Kemenag, 2019). Dalam hal ini, bentuk pengharaman dan penyesatan yang dilakukan oleh Syafiq dan Firanda terhadap tradisi-tradisi yang berkembang di Nusantara merupakan bentuk penolakannya terhadap kebudayaan lokal. Dengan kata lain, sikap seperti itu adalah sikap yang tidak mencerminkan sikap moderasi beragama.
MUI harusnya mengapresiasi langkah yang diambil Pelni untuk membatalkan kegiatan pengajian Ramadhan tersebut. Apresiasi tersebut bisa dibilang sebagai wujud dukungan demi terwujudnya moderasi beragama yang digagas oleh pemerintah saat ini. Salah satunya yaitu menolak ustadz-ustadz intoleran mendapatkan panggung yang strategis untuk tampil dan menebar dakwah intolerannya. Bukan sebaliknya, malah mengkritik dan menyesalkan langkah yang diambil oleh Pelni.
Kedua, MUI merupakan lembaga berkumpulnya para ulama. Malik Fadjar menyebut bahwa ukuran keulamaan yang diberikan masyarakat atau umat kepada seseorang ditentukan oleh bidang keilmuannya, kegiatan, dan lingkup komunikasi. Di samping itu, ketokohan seorang ulama ditentukan oleh peran dan fungsinya sebagai pengayom, panutan, dan pembimbing di tengah umat atau masyarakat.
Dalam hal ini, bisa dibilang MUI merupakan salah satu representasi organisasi yang diulamakan oleh masyarakat saat ini. Sebagai lembaga yang diisi oleh para ulama, cendekiawan, dan zu’ama, MUI harusnya bisa menjadi panutan umat. Artinya, MUI harus tegas menegur ustadz-ustadz yang menebar intoleransi antarumat. Syafiq dan Firanda sudah terbukti jelas menebar dakwah intoleran kepada masyarakat. Hal ini bisa kita lihat di channel-channel Youtube yang memuat dakwah mereka. Namun, sikap MUI yang mengkritik Pelni dan menyesalkannya adalah sikap yang tak patut dicontoh dan menjadi panutan.
Maka dari itu, MUI harus lebih jeli dan teliti lagi dalam membela ustadz-ustadz yang ada saat ini. Jangan sampai pembelaan MUI salah alamat terhadap ustadz intoleran seperti kasus di atas. Saya pribadi mendukung langkah Pelni yang telah membatalkan kegiatan pengajian Ramadhan tersebut. Bagi saya, sikap Pelni itu menunjukkan komitmennya agar dakwah intoleran tidak tumbuh subur di negeri ini.
Singkatnya, langkah Pelni untuk membatalkan kegiatan pengajian Ramadhan 1442 H yang akan diisi oleh ustadz-ustadz intoleran sudah sangat tepat. Namun demikian, pembelaan dua petinggi MUI terhadap ustadz intoleran itu patut kita persoalkan. Tidak semestinya Muhyiddin Junaidi dan Amirsyah Tambunan sebagai petinggi MUI membela ustadz intoleran. MUI kok bela ustadz intoleran?