Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan sekitar empat tahun lalu, tepatnya 19 Juli 2017 melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Meski organisasi tersebut telah dilarang dan dibubarkan pemerintah, tidak serta merta menghapus ideologi para pendukung HTI.
Sebaliknya, ideologi HTI terus tumbuh dan berkembang. Parahnya, ideologi itu berkembang di ranah pendidikan, dimana dunia pendidikan merupakan tempat yang paling sentral untuk melakukan pengkaderan secara masal.
Tumbuh dan berkembangnya ideologi HTI di dunia pendidikan tentu tak lepas dari peran seorang yang loyal terhadap HTI. Tanpa sadar, kita seolah sengaja membuka ruang selebar-lebarnya pada simpatisan dan tokoh-tokoh HTI seperti Ismail Yusanto, mantan juru bicara HTI, dibiarkan untuk membangun ideologi HTI di dunia pendidikan.
Dikitahui, eks jubir HTI tersebut kini menjadi ketua Yayasan SDIT Insanutama, juga sebagai rektor Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam (STIEI) Yogyakarta.
Selain Ismail Yusanto, adapula Erwin Permana, dosen Universitas Pancasila yang tugasnya menggerakkan mahasiswa mendukung Khilafah. Lalu ada Soedirman M. Pd, dosen Universitas Wiralodra Indramayu. Dia merupakan ketua HTI Kabupaten Indramayu. Asep Agus Handaka Suryana, dosen Universitas Padjadjaran, jua mantan ketua DPD ll HTI Kota Bandung. Selanjutnya, Muhammad Basyuni, dosen Universitas Sumatra, eks ketua Lajnah Intelektual HTI Sumatra. Singgih Septiadi, dosen Universitas Diponegoro, yang aktif dalam organisasi sayap HTI yaitu GEMA Pembebasan. Selain nama-nama itu, masih banyak tenaga pengajar aktif yang nyata-nyata mendukung ormas terlarang HTI.
Dampak dari pembiaran itu, pengasong Khilafah baik di sekolah maupun kampus terus ada. Masih hangat di ingatan kita, aksi demonstrasi yang terjadi pada 3 Maret 2020 yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa STIEI Hamfara di sekitaran Malioboro dengan mengusung tema Khilafah. Sebelumnya, tahun 2019, melalui laman media sosial Twitter, seorang siswa menengah atas (SMA) yang telah mengenal HTI selama 2 tahun, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan publik. Ia mengatakan, bahwa menghentikan dakwah HTI, laksana memadamkan cahaya matahari pada siang hari di padang pasir. Artinya, itu sesewatu yang mustahil dilakukan oleh manusia.
Dari dua kasus di atas kita bisa simpulkan, bahwa ideologi ini memang tak pernah benar-benar mati, meski secara organisasi telah dibubarkan. Terlebih para pegiat dan para petingginya masih dibiarkan bebas membangun kekuatan mereka di dunia pendidikan.
Jika ini terus berlanjut, maka akan sangat berbahaya. Dunia pendidikan yang seharusnya tempat menempa kecintaan pada Tanah Air, malah menciptakan generasi yang membenci ideologi negara yang sah. HTI tidak saja anti NKRI dan anti Pancasila, tetapi HTI dengan konsep Khilafahnya jelas memiliki kesamaan cita-cita dengan para kelompok radikal dan terorisme yang marak terjadi belakangan ini.
Meskipun HTI mengaku tidak menempuh jalur kekerasan, tetapi keduanya memiliki ambisi serupa, yakni mendirikan khilafah. Seperti halnya kelompok ISIS yang sering menebar teror. Dibeberapa kasus pelaku terorisme yang tertangkap dan diputuskan bersalah di persidangan, membuktikan, merka berasal dari HTI, atau setidaknya pernah berkelompok dengan HTI. Antara HTI dan teroris sama-sama memiliki paham radikal, dan terorisme adalah anak kandung dari radikal. Bisa jadi merebaknya kasus terorisme kini yang banyak dilakukan oleh milenial, adalah buah hasil dari kerja sama antar kedua kelompok radikal itu.
Kita tidak boleh terpaku pada hasil riset yang dilakukan oleh Stara Instute yang menyatakan sepuluh Universitas yang terpapar radikalisme dan berafiliasi dengan HTI. Pada kenyataannya, masih banyak sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang siswa dan mahasiswanya menganut paham radikal ala HTI. Seperti di Slemen misalnya, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) mengungkapkan, sebanyak 60 persen SMA di daerah itu telah terpapar paham radikalisme.
Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dan pembumian ideologi Pancasila menjadi suatu hal yang laik untuk terus disosialisasikan.
Sebaliknya, pemerintah juga harus tegas, kepada sekolah atau universitas yang terbukti mendukung HTI, mendukung Khilafah. Pemerintah sebaiknya tidak memberi celah pada para simpatisan HTI untuk bergerak, mengingat bahaya ideologi merka yang tak pernah mati. Bila perlu, pemerintah membubarkan atau melarang aktivitas di tempat pendidikan itu. Jangan sampai, setelah banyak aksi teror, baru kemudian kita panik dan mencari kambing hitam.
Selain mengandalkan ketegasan pemerintah, kita sebagai masyarakat juga mesti peka terhadap pergerakan simpatisan HTI. Dengan tidak memasukan anak-anak atau keluarga kita pada tempat pendidikan yang di dalamnya terdapat simpatisan HTI. Mengawasi dan mengarahkan anak-anak kita yang sedang memimba ilmu disuatu instansi pendidikan untuk tidak bergabung dengan kelompok HTI, dengan memberi pemahaman yang jelas tentang HTI. Lalu kemudian mengindari pengajian-pengajian yang dinaungi oleh simpatisan HTI, karena mereka banyak menyebarkan pahamnya lewat pengajian dan kajian.
Memang, dengan cirinya yang mengesampingkan kekerasan ketika menyebarkan ideologinya, membuat kita sulit membedakan mana kelompok HTI dan bukan. Namun yang pasti, ketika ada sekumpulan orang dengan ajakan untuk mendirikan Khilafah, mengkafirkan pemerintah, dan pemahaman intoleransi lainnya, sebaiknya segera ditinggalkan.
HTI tidak berbeda jauh dengan terorisme, mereka sama-sama memiliki paham radikal. Tujuan mereka juga serupa, ingin mengakhiri sistem demokrasi di negara ini dan mengganti dengan sistem Khilafah Islamiyah yang jelas-jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Melihat banyaknya kesamaan antara HTI dan kelompok teroris, rasanya bangsa ini akan sulit terbebas dari aksi-aksi terorisme selagi para simpatisan HTI masih diberi nafas panjang. Pendek kata, kewaspadaan harus terus diterapkan pada simpatisan dan eks HTI. Dunia pendidikan harus segera dibersihkan dari orang-orang yang menganut ideologi HTI. Mengingat betapa bahayanya paham HTI di lingkungan pendidikan, pilihannya, berhentikan tenaga pengajar yang berpaham HTI atau bubarkan intansi pendidikan itu. Guna mencegah perluasan paham terlarang HTI.