Peningkatan kesejahteraan petani masih sebatas wacana belaka. Terbukti dengan adanya rencana pemerintah untuk mengimpor satu juta ton beras tahun ini saat panen raya di depan mata. Tentunya langkah pemerintah ini cukup disayangkan, mengingat ketersediaan stok beras saat ini sangat mencukupi. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengkaji ulang rencana impor beras tersebut. Jika tetap dilanjutkan, polemik impor beras akan semakin menyakiti petani.
Pasalnya, dengan adanya impor beras tersebut akan membuat harga gabah dan beras anjlok, dan otomatis para petani yang dirugikan. Menurut Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi periode Januari-April 2021 juga mangalami peningkatan sekitar 1,02 juta hektare. Dari sebelumnya 3,84 juta hektare, menjadi 4,86 juta hektare. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi beras di dalam negeri mencapai 2,29 juta ton pada Mei 2021. Dengan demikian, potensi produksi beras secara nasional hingga Mei 2021 sebesar 17,5 juta ton.
Berdasarkan data dari BPS, stok beras nasional hingga Desember 2020 sebanyak 7.389.575 ton. BPS pun memproyeksikan produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari-April sebesar 25,37 juta ton. Jika dikonversi menjadi beras, maka potensi produksinya mencapai 14,54 juta ton hingga April 2021. Jumlah tersebut disebutkan mengalami kenaikkan sebesar 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, stok beras saat ini mencapai 883.585 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. Dari stok tersebut menurut Budi Waseso, cukup untuk kebutuhan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) dan bencana alam, sesuai kebutuhan Bulog. Maka dari itu, impor beras saat ini bukanlah sebuah urgensi yang mesti dilakukan.
Jika didasarkan pada adanya selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasionl yang cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 2.400 per kilogram, maka nilai marginnya mencapai Rp2,4 triliun untuk jumlah beras 1 ton. Alangkah lebih baik dana itu dialokasikan untuk kesejahteraan para petani, seperti yang dicita-citakan pemerintah selama ini. Jangan sampai niat baik pemerintah mesejahterakaan petani, terhalang oleh intervensi pemangku kepentingan pihak lain.
Pemerintah harus terus konsisten memperjuangkan hak-hak petani di negeri ini. Kelompok petani yang nyata-nyata menjadi penompang ekonomi negara, ternyata kita dapati masih jauh dari kata sejahtera. Malahan, kelompok petani masuk dalam katagori miskin. Menukil temuan dari BPS, kelompok rumah tangga miskin menurut sumber penghasilan utama berasal dari kelompok pertanian, yakni 46,3 persen.
Kelompok pertanian selayaknya mendapatkan perhatian dan apresiasi lebih, mengingat sektor pertanianlah yang berhasil menjadi sektor penyelamat di tengah resesi akibat pandemi. Perlu diketahui, dalam beberapa sektor pertumbuhan ekonomi, sempat mengalami penurunan drastis hingga minus 2,07 persen dan nyaris lumpuh akibat pandemi Covid-19 ini. Namun sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berhasil bergerak positif dan tumbuh 1,71 persen. Meski tidak begitu signifikan, tetapi dalam keadaan lesunya ekspor Indonesia yang minus 2,61 persen tahun lalu, ekspor sektor pertanian justru mampu mencetak pertumbuhan 14,03 persen. Setidaknya itulah data yang dirilis oleh BPS.
Akan tetapi amat disayangkan, petani yang diklaim sebagai penyelamat ekonomi negara, tetapi nasib pelaku pertanian tidak segemilang para anggota dewan yang duduk di Senayan sana. Mereka-mereka para pembuat kebijakan, yang tidak merasakan panas perihnya bertani, hanya bersemangat menikmati hasil pertanian, tapi tak pernah benar-benar memikirkan nasib para petani. Alih-alih memberi kesejahteraan petani, malahan membuat polemik impor beras yang membuat para petani tersakiti.
Polemik impor beras semestinya tak pernah didengungkan, mengingat ketersediaan stok beras yang cukup dan masa panen raya tiba. Kita layak mempertanyakan pada pihak-pihak yang getol menginginkan impor beras dalam keadaan sangat cukup stok beras ini. Ditambah kesejahteraan petani sendiri tak juga diatasi. Lantas atas dasar apa ngotot mengimpor beras saat seperti ini?
Pemerintah mesti bertanggung jawab dan menampilkan transparansi ke publik atas polemik ini. Kita tentu tidak ingin, di balik polemik impor beras tersebut terdapat misi terselubung yang menguntungkan satu pihak, tetapi mengatasnamakan rakyat. Selain itu, pemerintah harus tegas pada siapapun yang memiliki keinginan atau wacana yang bisa menyengsarakan rakyat, kelompok petani khususnya.
Harus diakui, dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian, petani memiliki peran sentral dan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan pertanian adalah petani, maka sebaiknya pemerintah memikirkan bagaimana agar petani tidak tersakiti. Amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945 menegaskan, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani.
Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dalam sila ke lima Pancasila secara jelas dinyatakan, bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian sila tersebut menjadi salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara berhak atas kesejahteraan, tak terkecuali para petani.
Lalu mengenai polemik impor beras itu, apakah mensejahterakan masyarakat seluruhnya, atau hanya menguntungkan beberapa oknum pejabat pemerintah belaka? Saat ini tidak ada urgensinya untuk impor beras. Polemik impor , sesungguhnya telah menyakiti petani, maka harus dihentikan.