Krisis kemanusiaan yang menimpa Myanmar pasca kudeta menuai protes dan kecaman dari berbagai pihak. Utusan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, sekitar 50 pengunjuk rasa tewas dan sejumlah lainnya terluka karena kekerasan militer selama satu bulan terakhir, Sabtu (6/3/2025). Hubungan bilateral Myanmar dengan negara-negara kawasan mulai renggang. Akses pintu masuk dari luar ditutup. Ketegangan di Myanmar, tentu membawa kekhawatiran negara-negara tetangga, termasuk Indonesia yang sudah lama menjalin persahabatan.
Persahabatan Indonesia dan Myanmar-dulu Burma-sebenarnya sudah terjalin sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum Burma merdeka secara penuh. Myanmar merupakan salah-satu negara yang yang membela Indonesia dengan keras melawan penjajah. Myanmar pula yang banyak membantu persiapan kemerdekaan kita. Dikisahkan, Bung Karno mengatakan, Burma sebagai sahabat karena banyak membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh Jenderal Aung San, kepala pemerintahan sementara Burma, yang mengirimkan surat kepada Bung Karno dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tahun 1946.
Simbiosis mutualisme antara Myanmar dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Tercatat, pada masa-masa awal kemerdekaan kedua negara masing-masing berada di garda terdepan dalam misi perjuangan kemerdekaan dan melawan penjajahan di dunia. Pramoedya Ananta Toer, dkk dalam Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946) menuliskan, isi surat dari Aung San antara lain harapan terciptanya kerjasama yang erat sekali antara Burma dan Indonesia, serta negara-negara lain di Asia Tenggara, demi perdamaian dunia yang kekal. Selanjutnya, dia berharap agar wakil-wakil Indonesia yang akan menghadiri Konferensi Pan Asia di New Delhi tahun depan sudi singgah dan tinggal beberapa waktu lamanya di Birma.
Kepedulian Myanmar terhadap kita tidak berhenti di situ, bahkan ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua, Myanmar mengusulkan kepada India untuk mengadakan Conference on Indonesian di New Delhi, India, 20 Januari 1949. 18 negara Asia hadir dalam konferensi ini untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dari sikap Myanmar demikian, sudah barang tentu jika Bung Karno menganggapnya sahabat.
Pada tahun 1950, untuk pertama kalinya Bung Karno melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu ke India, Pakistan, dan Burma. Di samping mempererat hubungan dengan negara-negara sahabat, kunjungan Bung Karno tersebut tentu dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964 dikatakan, ketiga negara yang dikunjungi Bung Karno itu telah banyak memberikan bantuannya pada masa yang paling sulit bagi perjuangan Republik.
Dari proses perjalanan itu yang kemudian hubungan Indonesia dan Myanmar semakin harmonis, bahkan pasca kedua negara dikuasai oleh pemerintahan militer. Baik Indonesia, maupun Myanmar sama-sama memiliki historis kelam di bawah pemerintahan otoriter militer. Namun, kita sudah melewati fase itu dengan gerakan reformasi.
Menyaksikan kondisi Myanmar hari ini tentu kita sangat prihatin. Bukan saja menyulitkan kita untuk masuk, tetapi juga merenggangkan hubungan di antara kita dan Myanmar. Padahal, selama ini Myanmar menjadi salah-satu mitra baik dalam ekonomi, maupun berdemokrasi. Karena itu, kita sebagai sahabat lama yang memiliki historis yang sama sudah seharusnya menjadi negara pertama yang memberi jembatan solusi perdamaian.
Tidak saja Indonesia, dunia pun menyayangkan kudeta yang dilakukan Junta Militer terhadap pemimpin sipil hasil demokrasi. Sebab, bagaimanapun juga kudeta merupakan tindakan yang dapat merusak demokratisasi. Ketika suatu negara sudah memutuskan untuk menjadikan demokrasi sebagai sistem politik, maka sudah barang wajib negara itu menyelesaikan persoalan politik dengan proses demokrasi. Yang dilakukan Junta Militer adalah bentuk mematikan demokrasi.
Tindakan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (menlu) kita, Retno Marsudi menggalang dukungan negara-negara dunia untuk ikut andil menyelesaikan konflik Myanmar harus dapat diapresiasi. Langkah kita untuk tidak terlalu masuk dalam mengintervensi Myanmar dalam urusan pribadinya, dan menuntut militer untuk tidak melakukan tindakan represif, serta menganjurkan diselesaikan dengan proses demokrasi merupakan langkah yang tepat.
Setidaknya, di sini kita dapat menjadi jembatan perdamaian terhadap konflik yang terjadi Myanmar. Harapannya, di samping Myanmar dapat menjadi negara yang aman, pun demokrasi dapat ditegakkan sesuai fungsinya, sehingga rakyat tidak lagi menjadi korban terhadap tindakan militer yang sewenang-wenang. Tentu, harapan terbesar adalah dapat kembali terjalinnya hubungan Myanmar dan Indonesia seharmonis masa Bung Karno.