Belum usai polemik dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrat, kini publik kembali digemparkan oleh isu mengenai politik santet. Isu yang sedang menghangat ini, digulirkan oleh Iti Octavia Jayabaya. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Banten, sekaligus Bupati Lebak. Iti Jayabaya tengah menjadi bahan perbincangan masyarakat setelah pernyataannya yang hendak mengirim santet atau sihir Banten kepada Moeldoko, Ketua Umum yang ditetapkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada hari Jumat, 5 Maret 2021.
Pernyataan Iti Jayabaya, semakin menaikkan suhu politik yang tidak hanya memanas di internal Partai Demokrat, melainkan juga politik nasional. Meski niatan untuk menyantet Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko itu telah diklarifikasi olehnya, namun tidak layak dan tidak tepat seorang wanita berhijab yang tampak anggun, seorang pejabat pemerintahan, dan seorang elite politik, mengatakan hal-hal yang bernuansa mengancam dengan cara mengerikan dan pecundang seperti itu.
Ini persoalan politik, bukan permasalahan yang menyangkut pribadi atau individu. Ekspresi itu tidak pantas terlontar dari seorang pelayan masyarakat. Marah dan kesal boleh saja, tapi sangat tidak patut berbicara hal-hal yang tidak semestinya diucapkan, karena akan menjadi bola liar yang sangat berbahaya. Generasi mendatang yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, dibuatnya semakin tidak rasional lantaran pernyataan Iti Octavia Jayabaya, bernada mengancam dengan santet dalam manuver politiknya.
Jika niatan Iti Jayabaya untuk menyantet Moeldoko adalah bentuk ekspresi, saya pun mempertanyakan hal-hal berikut sebagai bentuk ekspresi saya: lalu di mana hasil dari ritual ibadah—seperti shalat, puasa, dan lainnya—yang terimplementasi dalam etika dan moralitas orang beriman, yang selalu kita dengungkan selama ini? Apa memang keadaan sosial masyarakat Banten yang akrab dengan dukun santet dalam keseharian, dimanfaatkannya pula oleh Iti Jayabaya dalam meraih simpati publik agar secara politik dapat berkuasa?
Dalam masyarakat manapun tidak ada yang tidak pernah bersinggungan atau konflik dengan orang lain. Demikian juga yang terjadi dalam internal Partai Demokrat, terlepas dari dinamika dan latar belakang yang terjadi. Salah satu efek dari konflik bisa berujung pada tindak kekerasan terhadap personal maupun kelompok masyarakat, seperti yang terjadi di Banyuwangi pada peristiwa pembantaian dukun santet dan aksi terorisme kepada Nahdlatul Ulama (NU), dan PDI-P dengan apa yang disebut Operasi Naga Hijau dan Naga Merah pada tahun 1998.
Dampak dari isu politik dukun santet begitu luar biasa. Banyuwangi sebagai kota dengan basis masyarakat dan santri NU, sengaja dipilih untuk menaikkan geger aksi dukun santet dengan motif politik. Banyak kiai dan santri NU dituduh dukun santet sehingga diserang dan dibunuh oleh orang-orang yang berpakaian seperti ninja.
Maka peristiwa itu dikenal dengan “Operasi Naga Hijau” karena pembantaian terhadap kiai-kiai NU. Dan itu tidak hanya terjadi di Banyuwangi, di sejumlah daerah di daerah lain seperti Situbondo juga terjadi. Di Jawa Tengah terjadi di Rembang dan kota lainnya. Di Jawa Barat, Tasikmalaya dan kampung saya di Cirebon, juga ramai ketika isu Ninja itu hingga banyak dari saudara, kerabat, dan teman-teman saya berjaga dan berkeliling untuk menjaga situasi kampung yang ketika itu sangat mencekam. Sahabat-sahabat Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pun turut sibuk berkeliling menjaga rumah dan pondok-pondok pesantren yang menjadi basis NU.
Teror terhadap kiai-kiai NU yang dituduhkan sebagai dukun santet itu memang kental dengan motif politik di era Orde Baru sebelum jatuhnya Soeharto. Karena pada saat itu menjelang Pemilu 1999 dengan isu kesenjangan sosial dan SARA. Mereka yang mengenakan ninja, yang berusaha membunuh para kiai NU seperti sudah sangat terlatih. Banyak anggapan secara subjektif bahwa mereka bagian dari tentara dan aparat negara. Tentu saja hal itu sudah terpola dan terorganisir dengan baik.
Menurut Jason Brown dalam bukunya Perdukunan, Paranormal, dan Peristiwa Pembantaian (1998), peristiwa ini menyasar tempat-tempat ibadah dan fasilitas warga NU, dengan tujuan memecah belah NU dan bangsa Indonesia. Jumlah korban tewas sekitar 250. Insiden tersebut juga untuk memancing dan mengoyak warga NU. Tujuan lain dari operasi ini adalah untuk memecah suara warga NU agar tidak solid dalam dukungan kepada instansi politik tertentu.
Dalam disertasi berjudul Pembunuhan Dukun Santet di Banyuwangi: Studi Kekerasan Kolektif dalam Perspektif Konstruktivistik, di Universitas Airlangga, Sukidin menulis setidaknya ada empat hal yang bisa dipakai untuk mengurai benang kusut yang terjadi di Banyuwangi, yaitu (1) motif dendam sosial, (2) motif iri hati dan fitnah, (3) modus massa terorganisir, dan (4) modus pembunuhan massa spontan, (tirto.id). Dengan motif dendam kepada dukun santet, fitnah yang terorganisir oleh massa yang juga secara spontan, begitu efektif dalam menghabisi kiai-kiai NU.
Operasi Naga Merah juga terjadi di Banyuwangi. Berbeda dengan NU, kali ini sasarannya adalah PDI-P yang akan mengadakan Kongres di Bali. Pendukung Megawati Soekarno Putri yang ingin menghadiri Kongres di Bali melalui jalur darat, tentunya melewati Banyuwangi. Dengan demikian, geger santet ini dikenal sebagai Operasi Naga Merah.
Belum lagi Operasi Naga Hijau II yang terjadi di Jember, Probolinggo, dan Lumajang juga bagian dari upaya pemecahbelahan warga NU menjelang Pemilu Tahun 2004. Hal ini semakin memperkuat dugaan sejarah sebelumnya yang semakin mendekati kebenaran. PDI-P sebagai lawan politik Orde Baru dan NU sebagai organisasi yang menjadi kekuatan sosial independen. Keduanya menjadi kelompok ideologis yang populis, yang dapat mengancam kekuatan Orde Baru. Meski NU tidak berpolitik seperti halnya PDI-P karena telah kembali ke khittah 1926, akan tetapi kekuatan dan soliditas warga NU, tentu mengandung muatan politik yang dapat mengimbangi negara.
Jadi, dalam konteks ini Iti Octavia Jayabaya hendak menjadi pemain politik ulung dengan memainkan isu santet, atau ingin menjadi korban Moeldoko dari isu ditimbulkan dirinya sendiri? Marah boleh, akan tetapi mestinya tahu batasan dan dapat mengontrol ucapan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Apalagi ini hanya persoalan internal partai.
Saya kira Iti Jayabaya perlu lebih banyak literasi mengenai politik santet, sehingga tidak menjadi preseden buruk terhadap Partai Demokrat, partai yang menjadi pemenang Pemilu dua periode. Selain itu, Iti Jayabaya juga semestinya lebih berhati-hati dalam kata-kata yang mengandung provokasi yang bernada ancaman. Apalagi semua elemen bangsa ini tengah menghadapi Pandemi Covid-19. Tidaklah elok, seorang pelayan rakyat terucap kata-kata dalam mulut manisnya yang, membuka luka lama dan trauma sejarah yang dialami ulama-ulama kita. []