Gonjang-ganjing terma “kudeta” dalam tubuh Partai Demokrat, heboh dalam sepekan terakhir ini. Prahara rumah tangga Partai Demokrat, kian menegang. Klaim kebenaran dengan mengatasnamakan demokrasi dan penyelamatan partai, semakin memperuncing kobaran peperangan dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, (5/03/21) yang lalu. Kini, Partai Demokrat mengalami dualisme kepemimpinan. Yang satu dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di sisi yang lain dipimpin oleh Moeldoko.
Perpecahan dan dualisme kepemimpinan partai sebenarnya bukan hal yang baru dan tidak sekali ini saja. Pertikaian dalam internal Partai Demokrasi Indonesia—sebelum menjadi PDI-Perjuangan—pernah mengalami pertikaian hebat pada Sabtu, 27 Juli 1996. Hari itu menjadi hari Sabtu Kelabu, karena ada satu peristiwa yang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli atau akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh juli.
Peristiwa tersebut adalah peristiwa pengambilalihan paksa kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro, Nomor 58, Jakarta Pusat. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikuasai oleh gerbong Megawati Soekarno Putri, diserbu oleh massa Soerjadi—Ketua Umum dalam Kongres PDI di Medan—yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI. Hal itu bisa disebut juga sebagai kudeta partai yang menjadi pelajaran berharga dalam internal PDI-P.
Demikian pula internal Partai Golkar, pernah bergejolak hingga mengalami perpecahan luar biasa. Pascareformasi, partai berlambang pohon beringin ini beranak-pinak melahirkan partai-partai baru seperti Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dibentuk oleh Prabowo Subianto, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bentukan Wiranto.
Pada Tahun 2009, Surya Paloh yang juga sebagai kader militan Partai Golkar, membentuk organisasi massa yang kini menjelma menjadi partai politik, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ditambah dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar yang terjadi pada Tahun 2014. Di satu sisi, dipimpin oleh Aburizal Bakrie yang terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Nusa Dua, Bali, di sisi yang lain dipimpin oleh Agung Laksono dari hasil Munas partai di Ancol, Jakarta.
Dualisme kepemimpinan partai juga terjadi dalam internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Tahun 2008. KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur yang pada saat itu duduk sebagai Dewan Syuro PKB, memecat keponakannya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari kursi Ketua Umum PKB. Karena dipecat, Cak Imin tidak menerimanya sehingga ia menggelar Musyawarah Luar Biasa (MLB) di Ancol, Jakarta. Sementara Gus Dur mengadakan MLB di Parung, Bogor. Perseteruan antara Gus Dur dengan Cak Imin, berakhir di pengadilan dengan disahkannya kepengurusan Cak Imin oleh pemerintah.
Banyak penilaian subyektif masyarakat bahwa dualisme internal PKB, telah diintervensi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang konon katanya sedang mempersiapkan untuk kembali maju dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu 2009) hingga kemenangan periode keduanya menjadi presiden. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, konflik yang terjadi pada Partai Demokrat merupakan buah dari perbuatan SBY, atau disebut karma ketika ia menjabat sebagai presiden.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun mengalami pengalaman dalam dualisme kepemimpinan. Bahkan konflik internal partai berlambang ka’bah ini cukup memakan waktu panjang dari tahun 2014 hingga 2018. Muktamar Partai di Surabaya terpilih Romahurmuziy sebagai pimpinan, dan Muktamar di Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua umum. Djan Faridz kemudian mundur dari pimpinan dan kemudian digantikan oleh Humprey Djemat.
Berikutnya adalah Partai Hanura yang dirundung persoalan dualisme internal. Perpecahan itu diwakili oleh Oesman Sapta Odang (Oso) disatu sisi, dan Daryatmo di sisi yang lain. Munaslub yang diklaim telah direstui Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Tapi kemudian terjadi perseteruan antara Oso dan Wiranto sampai akhirnya Wiranto mundur dari Ketua Dewan Pembina Partai Hanura pada Tahun 2019, dengan alasan fokus pada tugas yang diembannya, yakni Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.
Selanjutnya adalah Partai Berkarya, bentukan Tommy Soeharto. Meski partai baru, partai yang digagas oleh putra Soeharto ini mengalami perselisihan hingga perpecahan ini melahirkan dualisme kepemimpinan antara Tommy Soeharto dan Muchdi Pr.
Partai dengan ideologi yang kokoh, figur pemimpin yang kharismatik, dan sumber daya yang kuat, cenderung dapat menyelesaikan masalah. PDI-P dengan ideologi nasionalisme Soekarnonya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ideologi Islamisnya, Partai Amanat Nasional dengan ideologi internalnya, Partai Golkar yang disokong sumberdayanya, dan PKB dengan ideologi nasionalisme kebangsaannya, dapat mempersatukan yang menjadi titik temu kebersamaan.
Persoalan dualisme kepemimpinan dalam partai, sesungguhnya bukan hal yang baru-baru ini terjadi, seolah-olah banyak publik melibatkan diri ke dalam persoalan itu, mengalahkan isu Covid-19. Pertikaian yang terjadi di Partai Demokrat ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan di dunia nyata, tetapi juga dunia maya. Mesin pencari Google membuktikan, sejak 3 Maret, kata “KLB Partai Demokrat” banyak dicari dan trennya meningkat, bahkan hampir menyusul kata “Covid-19” (Kompas.id, 8 Maret 2021).
Perpecahan partai yang menghangat, berujung pada dualisme seringkali memunculkan kegaduhan publik. Pemicu konflik biasa terjadi lantaran ketidakpuasan dalam tubuh partai itu sendiri, atau hal yang lain. Terlepas dari pelbagai dinamika perseteruan itu, seharusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah yang baik di internal partai.
Lebih dari itu semua, lapisan elemen bagsa ini tengah berjuang dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang sudah membunuh banyak warga negara kita. Seyogianya, para pemimpin elite partai politik tidak menghabiskan energi untuk benturan dualisme kepemimpinan yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat luas. Selain itu, akan lebih baik mereka menurunkan nafsu berkuasanya dan kembali fokus pada situasi penderitaan rakyat Indonesia yang diakibatkan oleh setan pandemi Covid-19. []