Gelombang konflik yang melanda partai berlambang bintang mercy kian memanas. Pada Jumat, (5/3/2025) di Deli Serdang, Sumatra Utara, sejumlah politikus senior Partai Demokrat dan para pendiri partai mengadakan Kongres luar Biasa (KLB) yang diikuti oleh sekiar 1.200 orang, yang terdiri dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan organisasi sayap partai. Hasil dari KLB ini mendapuk Kepala Setaf Kepresidenen (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dan otomatis menjadikan Partai Demokrat terpecah dualisme, yakni versi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.
KLB ini menjadi puncak dari desas-desus isu kudeta yang berlangsung sebulan yang lalu, yang sempat ditepis kebenarannya oleh pihak Moledoko. Polemik yang diterjadi di tubuh Demokrat telah nyata membuat kegaduhan, baik dunia maya maupun nyata. Dan tentu rakyatlah yang akan menerima imbas daripada konflik tersebut. Namun kita semua berharap, dualisme Demokrat tidak mengganggu ketertiban negara dan menimbulkan ancaman berarti bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat luas. Pasalnya, problem besar yang tengah menjadi fokus utama pemerintah adalah pemulihan ekonomi yang diiringi pemulihan kesehatan secara nasional akibat pendemi Covid-19.
Meski sudah setahun lebih, nyatanya pandemi Covid-19 belum menampakkan tanda-tanda akan beranjaknya virus ini dari bumi pertiwi. Justru beberapa media nasional memberitakan, munculnya mutasi virus Covid-19, yaitu varian B.1.1.7 yang menurut Ilmuan Inggris pada Januari 2021 lalu melaporkan bukti yang menunjukkan varian B.1.1.7 berpotensi menyebabkan peningkatan resiko kematian lebih tinggi lain. Pusat Data Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengatakan, varian B.1.1.7 pertama ditemukan di Inggris dan diperkirakan 50 persen lebih menular daripada varian lainnya. Varian tersebut ditemukan sekitar 195 kasus infeksi B.1.1.7 di Amerika Serikat.
Sementara itu, kasus Covid-19 di Indonesia per Senin (2/3/2025) sebanyak 1.341.314 kasus postif dan menyebabkan 36.325 meninggal dunia. Ya, sudah setahun kita hidup berdampingan dengan Covid-19. Saat ini, pemerintah tengah menggencarkan vaksinasi, yang diyakini mampu menjadi penangkal daripada virus corona ini. Melihat perkembangan tingkat kesembuhan yang mencapai 55 persen, seharusnya semakin meyakinkan kita bahwa normal kembali akan segera tiba, meski tidak mudah. Oleh karenanya, stigma dan diskriminasi terhadap pasien sangat tidak perlu dilakukan. Sebaliknya kampanye-kampanye protokol kesehatan dan kampanye vaksinansi gelombang per gelombanglah yang mestinya terus di suarakan.
Namun, adanya konflik dualisme Partai Demokrat berpotensi menghambat kinerja pemerintah dalam fokusnya menangani pandemi. Masyarakat kita terpecah konsentrasinya dan terganggu ketertibannya dengan adanya konflik dualisme Demokrat tersebut. Imbauan pemerintah untuk tidak membuat kerumunan, saling menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya, kita saksikan tidak diindahkan. Keramaian dan kerumunan yang ditimbulkan oleh para kader Demokrat jelas mencontohkan prilaku yang tidak terpuji mengingat masih dimasa pendemi dan jika kita boleh jujur, perbuatan itu bisa dikatakan melanggar protokol kesehatan. Akan tetapi kita tidak melihat orang yang mempedulikan hal itu.
Maka dari itu, tidak heran ketika banyak masyarakat yang melanggar dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Apakah kewajiban mematuhi protokol kesehatan hanya berlaku pada rakyat jelata saja? Apakah kebangkitan ekonomi dan pulihnya kesehatan nasional tidak lagi penting? Jangan sampai, memanasnya isu politik yang disebabkan oleh dualisme Demokrat menyebabkan masyarakat menjadi korban dan semakin menderita. Nafsu kekuasaan telah membutakaan mata hati seseorang dan tidak memikirkan kepentingan publik.
Kita berharap, konflik partai tersebut segera menemui titik terang, sehingga pergerakan para kader maupun elite Demokrat tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan tidak menghambat kinerja pemerintah yang tengah fokus mengatasi Covid-19. Baik SBY, AHY, Moeldoko dan orang-orang yang terlibat di dalam dualisme Demokrat, hendaknya lebih dapat berfikir jernih, berfikir luas ke depan, bahwa keamanan, kesejahteraan, dan kesehatan rakyat lebih penting ketimbang urusan-urusan yang notabene hanya mementingkan kelompok tertentu, tetapi dampak buruknya ke rakyat.
Perpecahan internal partai politik bukanlah sesuatu yang baru dan sudah biasa terjadi. Namun hendaknya dalam penyelesainya tidak menumbalkan rakyat yang telah lama menderita akibat Covid-19. Namun, kita patut waspada pada apa yang tengah diupayakan kedua belah pihak. Apabila kita dapati pergerakkannya mengganggu ketertiban dan keamanan publik, maka negara harus hadir memberi jalan tengah, agar perpecahan antar anak bangsa yang merugikan banyak orang dapat terhindarkan.