Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur membatalkan pemberian dana hibah Rp 9 miliar kepada Yudhoyono Foundation untuk membangun Museum SBY-Ani, perlu diiringi pengawalan secara ketat dan bertahap. Jika tanpa pengawalan, bukan tidak mungkin pembatalan dana hibah tersebut menjadi sekedar formalitas belaka. Meskipun surat tersebut juga telah ditandatangani oleh Sekertaris Daerah dengan nomor 910/3050/2012/2021 tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD provinsi Jawa Timur tahun Anggran 2020. Kita mesti waspada drama baru yang bisa dimainkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Cikeas.
Seperti diketahui, beberapa pekan lalu, Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sempat membuat ramai publik, dengan menghembuskan isu kudeta partainya. Terlebih, isu tersebut mencatut orang lingkaran istana, yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang notabene, sebagai pihak luar Partai Demokrat. Tak hanya itu, pihak Demokrat juga sempat mengirimi surat pada Presiden Jokowi untuk meminta penjelasan Jokowi perihal isu kudeta itu.
Selang beberapa hari, setalah berita itu mencuat dan menjadi perdebatan internal dan senior Demokrat, AHY memberi klarifikasi, bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan isu kudeta Partai Demokrat.
Pasca 10 tahun memimpin Indonesia, ketika nama SBY dan Demokrat disebutkan, hampir semua ingatan kita tertuju pada kata mangkrak. Ya, proyek-proyek gagal peninggalan SBY itu sampai saat ini masih bisa kita saksikan keberadaanya. Mulai dari proyek Hambalang, mobil internet, hingga puluhan proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak.
Dan kini, di tengah pandemi Covid-19, SBY melalui Yudhoyono Foundation membangun bangunan megah, yakni Museum dan Galery SBY-Ani. Namun, museum yang digadang-gadang menjadi ikon wisata di Kabupaten Pacitan itu banyak menuai polemik, lantaran dana yang digunakan hasil APBD Pemkab Pacitan. Dana yang sepantasnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Pacitan.
Bila kita cermati, gaya politik yang diusung oleh SBY yang kemudian diajarkan pada AHY, seolah sejalan dengan apa yang Niccolo Machiavelli tuliskan dalam bukunya IL PRINCIPE. Niccolo Machiavelli, seorang diplomat, politikus, dan filsuf Italia dalam bukunya menerangkan, penguasa bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral. Menurutnya, politik dan moralitas adalah dua hal yang terpisah dan tidak dapat disatukan. Tidak ada moralitas dalam politik. Yang terpenting adalah bagaimana cara meraih dan kemudian melestarikan kekuasaan. Oleh karenanya, segala cara untuk mencapai tujuan tersebut dapat dibenarkan. Inilah yang sepertinya sedang dilakukan SBY dan Demokrat. Melalui buzzer-buzzer, isu kudeta, dana hibah, dan drama-drama lainnya demi mencapai nafsu kekuasaan politiknya.
Dan yang lebih mengejutkan, SBY yang pernah menahkodai Partai Demokrat, lantas mengubah haluan partai tersebut menjadi partai keluarga Cikeas. Hal itu dibenarkan oleh para pendiri partai tersebut. Salah satunya dari Max Sopacua yang menjelaskan, bahwa dibentuknya Partai Demokrat mulanya adalah menjadikan Demokrat sebagai partai yang modern dan terbuka. Itulah yang menjadi landasannya berjuang. Akan tetapi dalam perjalannanya, di bawah kepemimpinan SBY, partai itu berubah haluan mejadi partai dinasti.
Itulah mengapa kita mesti waspada terhadap drama-drama SBY. Sebab, telah nyata terlihat, politik yang disuguhkan SBY adalah politik dinasti, yang tentu akan berbahaya jika dibiarkan menguasai negeri ini. Drama-drama atau isu-isu yang dimainkan SBY tak lain hanyalah untuk mengangkat populeritas AHY yang minim prestasi. Agenda jangka panjangnya kita tau adalah pemilu 2024 mendatang. Juga hanya untuk kepentingan keluarga SBY, bukan memikirkan rakyat secara luas. Terbukti dengan dibangunnya Museum dan Galery SBY-Ani di tengah pandemi. Pembangunan museum yang seperti buta keadaan negeri. Drama-drama SBY jelas mengganggu ketertiban negara dan dapat menciptakan perpecahan antar anak bangsa, jika kita abai. Maka dari itu, kita mesti waspada agar kita tidak larut terhanyut permainan politik tidak sehat ala SBY.
Kegagalan drama-drama yang dimainkan SBY dan AHY seharunya membuat mereka mempertanyakan diri dan menyadari disekelilingnya. Apakah yany telah dilakukan itu benar dan memberi manfaat untuk rakyat atau tidak. SBY mesti belajar dengan seorang penulis dan pelancong filsuf, Eric Weiner yang menuturkan, bahwa untuk dapat menciptakan kekuatan besar, kita mesti berhenti sejenak. Ya, SBY mesti rehat dan berhenti sejenak, merenungi apa yang telah diperbuat. Tidak perlu ngoyo soal politik, politik hanya perang dingin, sementara perang, adalah politik panas, kata Ernest Renan, seorang Filsuf dan sejarawan Prancis (1823-1892). Sebelum genderang perang itu ditabuh, SBY hendaknya mempersiapkan diri dengan cara-cara yang baik.
Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons mengajarkan kita untuk memiliki pemikiran kritis, komunikasi yang baik, kolaborasi, dan kreativitas. SBY dapat menerapkan itu, bagaimana ia membangun sikap kritisnya pada waktu dan tempat yang tepat, bukan sekedar kritis berupa keluh kesah tidak konstruktif. Sesungguhnya ada banyak cara membangun kekuatan politik, tentunya politik yang mengedepankan kepentingan rakyat. Ia dapat memulai dengan komunikasi yang baik dengan sesama oposisi pemeerintah, berkolaborasi dengan cara-cara yang sehat dan tidak murahan, sehingga dengan kolaborasi tersebut bisa menciptakan inovasi baru untuk kemajuan bangsa ini.
Pada akhirnya rakyat jualah yang akan merasakan imbas dari setiap lelaku para elite politik. Wacana pemilu 2024 masih menyisakan 3 tahunan lagi. Namun SBY telah memulai manuver-manuver politik yang tidak sehat, memainkan drama demi populeritas dan nafsu dinasti politiknya. Kedepannya, kita mesti waspada terhadap drama-drama baru SBY.