Tragedi kudeta terhadap pemerintahan sipil di Myanmar oleh tentara awal bulan Februari kemarin, masih belum menemukan titik temu. Adanya praktik kudeta di Myanmar yang notabene negara demokratis, tentu cukup disayangkan. Memang, ditilik dari segi historis, perseteruan antara militer dan sipil cukup panjang. Namun, di era modern sekarang, bagaimanapun juga kudeta tidak dapat dibenarkan. Apalagi, hal ini terjadi di negara demokrasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki peran sedikit besar, baik di kawasan maupun dunia tentu memiliki beban melerai konflik Myanmar. Sebagai negara yang dinilai paling demokratis di ASEAN, Indonesia harus dapat menjadi jembatan konflik di Myanmar. Membumikan misi demokratisasi di kawasan.
Sejarah panjang berkuasanya pemerintahan militer di Myanmar, sebenarnya menjadi masalah pelik. Sebab, dibandingkan dengan kekuatan sipil, militer jauh di atasnya. Apalagi, jika ditilik dari proses demokrasi di Myanmar yang masih belia. Maka dari itu, kebebasan sipil di Myanmar cukup sulit untuk dilerai tanpa ada campur tangan dari luar. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mestinya hadir dalam konflik ini. Setidaknya dapat menjadi jembatan solusi dengan cara-cara yang demokratis.
Indonesia sendiri, lewat Menteri Luar Negerinya (menlu), Retno Marsudi telah mengambil sikap dan beberapa tindakan dalam upaya menyelesaikan konflik di Myanmar. Dan sejauh yang saya lihat, menlu sudah berada di jalur yang tepat. Seperti yang kita ketahui bersama, satu bulan terakhir Indonesia menjaring diplomasi dengan beberapa negara sahabat dengan membawa visi demokrasi untuk melerai konflik di Myanmar. Tentu, langkah semacam ini harus dapat diapresiasi. Tinggal bagaimana kita dapat bekerjasama dengan negara-negara lain, khususnya kawasan untuk dapat berperan aktif dalam konflik ini. Sebab, konflik Myanmar tidak dapat dibiarkan, sehingga rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kekuasaan.
Jika ditilik dari historis sosio-kultural negara-negara ASEAN sendiri, memang demokrasi adalah hal baru. Sebab, keumuman negara-negara kawasan adalah dulunya menganut sistem monarki absolut. Kekuasaan tertinggi dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan hal baru. Namun, dengan berjalannya waktu kesadaran terhadap kebebasan dan perjuangan masyarakat mulai terbuka. Satu per satu negara-negara kawasan mengadopsi sistem demokrasi. Cukup sulit memang, maka dari itu visi demokrasi harus tetap dikobarkan. Dan Indonesia memiliki peran di posisi ini.
Demokrasi merupakan sistem yang mengatur bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan menempatkan kedaulatan rakyat atas negara. Isu mengenai demokrasi, tentu akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya. Demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia. Dan yang terjadi sekarang di Myanmar, hak-hak demokrasi dialpakan oleh militer. Mereka menabrak semua proses demokrasi dengan semena-mena.
Pekerjaan besar bagi Indonesia selaku negara yang memiliki peran dan kendali besar, baik itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun kawasan untuk dapat menyelesaikan konflik Myanmar secepat-cepatnya. Di samping harus menjadi pintu penyelesaian konflik, tentu Indonesia juga harus dapat menjadi teladan berdemokrasi di kawasan. Dengan pengalaman yang panjang, sudah cukup menurut saya, kita menggelorakan intisari demokrasi, yakni keadilan dan kebebasan. Sebab, berbicara ASEAN tidak dapat dilepaskan daripada Indonesia yang memiliki posisi sentral di dalamnya. Dalam hal ini, kita harus sadar untuk dapat menularkan visi demokratisasi di ASEAN. Tanpa terkecuali!