Dalam dasawarsa terakhir, masyarakat kita disibukkan kemelut politik bernuansa kebencian. Demokrasi sekarang ini mengalami ketegangan politik yang tiada henti menghunuskan pedang kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan dalam pilihan politik. Diskursus (discourse) kritis atas kebijakan politik pemerintah, tidak lagi bertujuan demi kebaikan bersama, melainkan hanya untuk menyudutkan pihak-pihak yang tidak disukai.
Problematika saat ini sebagai akibat dari maraknya informasi digital di ruang-ruang maya. Saling fitnah, saling memojokkan, dan saling menjatuhkan seolah-olah telah membudaya hingga ujaran kebencian ini tak terhindarkan lagi. Sekalinya ada kritis konstruktif, pejabat yang tidak dikritik tidak menyadari kalau dirinya telah melakukan kesalahan atau keliru terhadap berbagai hal dalam sebuah kebijakan. Bahkan justru mencari-cari kesalahan atau kekeliruan lain yang berkaitan dengan pejabat publik lawannya.
Misalnya fenomena mutakhir, perubahan iklim yang setiap tahun terjadi di Jakarta, kritik tajam ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta yang harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan normalisasi sungai, sehingga dapat mencegah meluapnya air ke permukaan. Kritik tersebut wajar saja jika didasarkan atas bentuk kepedulian dan keprihatinan kita terhadap para korban banjir.
Yang jadi masalah, banyak dari kubu yang pro Anies, menyerang balik dengan melemparkan wacana sama terhadap lawan politik. Mereka menghakimi Ganjar Pranowo sebagai gubernur Jawa Tengah atas terjadinya kasus banjir yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Demikian pula sebaliknya, yang pro Ganjar tidak kritis terhadap pencegahan agar tidak terjadi banjir di wilayahnya.
Era pasca-kebenaran atau post-truth, masyarakat telah mengalami perubahan sosial, di mana kini masyarakat lebih didorong untuk mengedepankan sikap emosional kemarahan karena pilihan politiknya yang diyakini maha benar dari banyaknya informasi yang sesuai dengan pandangannya saja. Pejabat politiknya diserang, maka dengan sigap segera melakukan serangan balik, tanpa memedulikan itu ujaran kebencian atau menyakiti seseorang. Logika ini yang kemudian mengikis budaya kritik membangun, diistilahkan—kalau kata penyanyi koplo termasyhur, Almarhum Didi Kempot—menjadi ambyar.
Karena informasi mengalir deras melalui media sosial, tidak dimungkiri semua informasi itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Banyak informasi secara sengaja dimanupilasi sedemikian rupa sehingga penerima informasi tersebut mendapatkan sisi emosionalnya. Terkadang, penjelasan dari para ahli dan pakar dalam bidang tertentu tidak didengar, sedangkan pendapat dari tokoh—kadang-kadang tidak mengerti persoalannya—yang sesuai dengan pandangan politiknya lebih dipercaya. Bahkan diyakini kebenaranya. Hal itu tentu saja sangat berbahaya bagi banyak orang.
Atau justru yang terlihat adalah semua orang seolah mengaku paling ahli dalam bidang-bidang tertentu—paling mengerti persoalan tata kota, banjir, ekonomi, vaksin wabah penyakit, dan seterusnya—yang tentu saja berakibat buruk daripada sekadar menyesatkan orang lain. Padahal untuk mencapai keahlian itu membutuhkan skill, sejenis sertifikasi pendidikan, pengalaman empiris, dan pengetahuan komprehensif sekaligus diakui atau otoritatif.
Masyarakat awam yang terjebak ke dalam lubang politik kebencian, seringkali mengabaikan batas kemampuannya sendiri. Tapi kadang-kadang juga orang-orang berpendidikan, menyalahgunakan dan bahkan memanfaatkan isu-isu kontemporer, demi tujuan karir dan kepentingan politiknya. Tom Nichols (2018) menyimpulkan hal itu karena keduanya—masyarakat awam dan para pakar atau ahli—adalah manusia yang bisa saja berbuat khilaf atau kesalahan yang menyusahkan. Mereka memiliki masalah yang sama dalam menafsirkan dan menyerap informasi.
Mereka hanya ingin didengar, tidak ingin mendengar; dilihat tidak ingin melihat; membenarkan pihak sendiri dan menolak fakta realita yang tidak disukainya. Mereka hanya mau menang; tidak ingin kalah dari lawan politiknya. Akhirnya terjadi perang “baratayudha” atau twitwar, yakni sebuah percakapan dan perdebatan hebat yang melelahkan, terjadi hingga hubungan sosial renggang.
Kekecewaan politik dalam kontestasi Pilkada atau Pemilu, biasanya menjadi penyebab utama perubahan perilaku seseorang yang juga dilimpahkan keegoisannya melalui jaringan maya. Mengutip pernyataan guru besar bahasa Sansekerta di College de France, Sylvain Levi, bahwa kekecewaan yang menjadi antipati ini kini semakin mengarah kepada kebencian, dan kebencian ini hanya menunggu saat yang berubah menjadi tindakan (Paul Hartmann, 1937: 123-124 yang dikutip melalui buku Orientalisme-nya Edward W. Said, 2016: hlm. 383).
Konstelasi di arena media sosial, menjadi perkakas baru dalam propaganda politik kebencian yang berkecamuk akhir-akhir ini. Negara yang seluruh penduduknya beragama, seharusnya malu melihat kenyataan bahwa kebencian digunakan melalui teknologi politik diskriminasi, menghakimi, rasialisme, dan radikalisme. Apalagi mayoritas beragama Islam sepatutnya dicontoh dan diteladani dalam moralitas terhadap perubahan kebudayaan sekarang ini.
Bassam Tibi dalam bukunya, Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial (1999), menyebutkan bahwa aspek kebanggaan dan idealisasi masa lalu tampaknya merupakan bagian yang integral dari sebuah gerakan dalam halusinasinya mendirikan Negara Islam atau khilafah. Mereka menguasai masa kini dengan cara memilih penyelesaian dan semboyan “kekhalifahan yang telah teruji”, karena semua permasalahan tampaknya muncul sebagai akibat terjadinya deviasi dari norma-norma kebudayaan tradisional.
Karenanya, jalan yang ditempuh oleh kelompok Islamis (kelompok Islam politik, bukan agama), bukanlah jalan yang benar dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Mereka selalu mengampanyekan solusi “khilafah” atas segala permasalahan dan perdebatan yang tak pernah usai. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah final, sebagaimana selalu disuarakan oleh organisasi masyarakat Islam terbesar, Muhammadiyah yang memiliki semboyan utama Islam Berkemajuan, dan Nahdlatul Ulama yang bangga terhadap Islam Nusantara dengan basis tradisional.
Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kita tengah diadu domba oleh kelompok-kelompok yang merongrong politik kebangsaan. Debat yang terjadi di ruang publik, yang kini seolah berubah menjadi “perang parit”, hingga jari-jari kaku sampai kehabisan napas, yang memiliki tujuan utama ingin membuktikan pihak lawan politik salah dan kita benar dan menang, sesungguhnya secara tidak sadar bahwa kita telah dihasut, diprovokasi, dicerai-beraikan, dipecah-belah, dan disemrawutkan oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan keutuhan bangsa-negara (nation-state).
Di sini saya kira, kita harus segera mulai mencari titik temu dan memahami persoalan yang jelas dan universal: cara pandang saya dan kamu, cara berpikir saya dan cara berpikir kamu, secara psikologis berjuang bersama untuk saling memahami, bukan menghakimi. Tentu diantara kita memiliki lawan yang sama, yakni pihak-pihak yang menginginkan kita terpecah-belah serta merombak keutuhan negara kita secara total sehingga kita mengalami kegagalan moral.
Oleh karena itu, serangkaian masalah yang terjadi, termasuk diskursus kritis politik di ruang publik, semestinya tidak berubah menjadi sebuah panggung kebencian yang membudaya. Betul, kita semua berusaha mengidealkan dalam pemecahan pelbagai masalah kompleks atas segala kebijakan, namun, jangan sampai membuat kita merasa hanya diri kitalah yang paling baik, paling benar, dan menang. []