Harapan Presiden Jokowi kepada masyarakat untuk lebih aktif dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah harus dapat diapresiasi. Hal ini baik bagi negara beriklim demokrasi. Kritik merupakan proses check and balance demokrasi. Dalam berdemokrasi kebijakan pemerintah harus dapat diseimbangi dengan kritik dari masyarkat. Namun, jangan sampai wacana kebebasan berdemokrasi disalah artikan. Dalam artian, kita tidak dapat membedakan mana kritikan dan mana nyiyiran. Sebab, di era digital sekarang demokrasi berada di fase dilematis, menyaksikan masyarakat mencampuradukan antara nyinyiran dan kritikan.
Dalam demokrasi, asas kebebasan adalah yang utama. Karena kebebasan merupakan proses awal menata kebaikan. Plato, sebagaimana dalam Republik (2020) mengatakan, Freedom is actually the best (virtue) of democracy. But, democracy will suit a spiritually healthy human being. Plato mengilhami demokrasi hanya diperuntukan manusia yang tidak terganggu kerohaniannya. Lalu, muncul pertanyaan, masihkan dapat ditemukan kesehatan ruhani di antara masyarakat era digital? Jawabannya, tentu sulit, jika kesehatan ruhani dicari dari barometer media sosial. Sebab, di sana bergumul masyarakat multi-karakter. Yang parahnya, di antara mereka banyak yang tidak dapat membedakan antara nyinyiran dan kritikan dalam ranah kebebasan berdemokrasi.
Padahal dari pernyataan Presiden Jokowi, ia berharap jika masyarakat dapat turut serta aktif dalam menilai birokrasi pemerintahannya. Di mana masyarakat dihimbau agar senantiasa menyuplai kritik-kritik dan masukan yang konstruktif terkait dengan kinerja pemerintah. Yang dalam hal ini, segala sesuatu yang berkaitan tentang kebijakan dan pelayanan publik. Namun sayangnya, permulaan ini tidak dibarengi dengan kepercayaan sepenuhnya oleh masyarakat (media sosial). Di antara mereka masih ada yang pesimistik dan kontra terhadap pernyataan Presiden Jokowi. Tentu, respons demikian tidak sepenuhnya salah. Sebab, mereka pun memiliki parameter dan penilaian tersendiri.
Namun, yang menjadi persoalan jika respons itu di latar belakangi oleh kebencian, sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden semuanya salah. Yang dampaknya, mereka tetap konsisten berada dalam jalur oposisi pemerintah, yang dalam pandangan saya, oposisi yang salah. Sebab, mereka tidak dapat menjadi oposisi yang membangun dan progresif. Alih-alih menjadi mitra kritis pemerintah yang konstruktif, malah menjadi mitra yang negatif.
Perlu sekali lagi ditegaskan, kritikan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah kritikan yang diharapkan bersifat konstruktif. Artinya kritik yang tidak hanya mengoreksi kinerja pemerintah dalam menjadi abdi rakyat, tetapi juga kritik yang disertai gagasan dan solusi. Kritikan demikian yang sebenarnya diharapkan pemerintah. Bukan saja pemerintah sebenarnya, tetapi juga demokrasi.
Dengan kesadaran demikian tentu harapan mewujudkan perdamaian dan keadilan dalam demokrasi dapat mudah dicapai. Namun, pertanyaan lain muncul, sebenarnya posisi demokrasi dalam konteks hari ini apa, sebagai prosedur atau substansi. Dengan hati-hati tentu, saya akan menjawab sebagai keduanya. Sebab, demokrasi memang tidak secara otomatis mewujudkan kedamaian bagi rakyat. Namun, tanpa demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat kecil kemungkinan akan tercapai. Demokrasi dapat memperbesar peluang terwujudnya kesejahteraan dan memperkecil penindasan. Dengan demikian, demokrasi tidak berwajah tunggal, demokrasi merupakan suatu prosedur dan sekaligus substansi.
Pekerjaan rumahnya, tinggal bagaimana proses demokrasi dapat berjalan sesuai tujuan luhur daripada demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak lagi berada dalam fase dilematis. Dan kita dapat dengan arif serta santun dalam berdemokrasi, sehingga antara nyinyir dan kritik konstruktif dapat menjadi dua cara yang dapat dilihat dengan jelas perbedaan fungsinya.