Dengan gayanya yang khas, menggelegar, dan menyala-nyala, Presiden Soekarno berpidato pada tanggal 27 Januari 1953 di Amuntai, Kalimantan Selatan:
“Negara yang kita inginkan adalah Negara Nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan negara berdasarkan Islam, banyak daerah yang penduduknya bukan Islam, seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kei, dan Sulawesi, akan memisahkan diri, dan Irian Barat, yang belum menjadi wilayah Indonesia, tidak akan menjadi bagian dari Republik.”
Bung Karno tidak sedang beretorika, ataupun basasi. Hari ini, kita tengah menjumpai kelompok Islamis yang menggeliat, baik dalam ruang maya, maupun dunia nyata. Dari sebelum dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap kelompok-kelompok radikal ekstremis tidak pernah sepi.
Proteksi dan bentuk perhatian PKS terhadap kelompok radikal, menjadi alasan kuat untuk terus melecut semangat beroposisi hingga pasca-dibubarkan oleh pemerintahan Joko Widodo. PKS tidak membangun budaya kritik konstruktif terkait kebijakan pemerintah seperti supremasi hukum, pembangunan sumber daya manusia masyarakat Indonesia, penguatan ekonomi, maupun tingkat koruptif yang terus menjulang.
Baru-baru ini saja, anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait pelarangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terafiliasi atau mendukung ormas yang telah dilarang. Apakah bentuk dukungan ini sebagai upaya menginfiltrasi ideologi negara? ASN jelas pegawai negara, bagaimana bisa mereka menjadi simpatisan ormas terlarang yang jelas-jelas akan merusak keutuhan negara.
HTI dan FPI lagi-lagi menjadi bahan perbincangan para politisi demagog dalam meraih simpati, tanpa memedulikan efek destruktif elektoral tentang bangkitnya populisme Islam. Kita tahu, sebagian negara-negara Timur Tengah hancur, salah satu paling dominan adalah akibat hegemoni kelompok-kelompok radikal ekstrem. Mereka siap melakukan apa saja demi tegaknya negara Islam. Padahal, agama Islam hanya sebuat alat atau tameng demi meraih nafsu kekuasaan politik.
Demikian juga dengan PKS yang terdepan membela kelompok-kelompok garis keras, yang mencita-citakan tegaknya negara Islam. Secara ideologi politik memang tidak sejalan, HTI lebih menentang demokrasi Pancasila dan negara kebangsaan dengan kampanye khilafah gerakan bawah tanah yang terselubung. Sedangkan FPI, lebih pada tindakan radikal penegakkan simbolisasi Islam syariat ke dalam sebuah negara. Sementara PKS, memilih jalan politik yang lebih lembut, melalui keikutsertaan dalam kontestasi politik dalam sebuah sistem negara.
Meski jalan yang ditempuh berbeda, sejatinya mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan negara Islam (daulah Islamiyyah) sekaligus memberangus sistem yang telah mapan—Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika—dengan mengatasnamakan Islam sebagai senjata untuk menembak.
Pembelaan PKS terhadap kelompok radikal yang terlarang, mengindikasikan dukungan sekaligus upaya untuk merusak saraf ideologi negara secara perlahan. Bagi saya sendiri, tidak ada toleransi bagi kaum intoleran. Maka pembelaan apapun terhadap kelompok-kelompok yang ingin merusak keutuhan negara, harus segera ditindak tegas, karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebhinekaan.
HTI dan PKS, keduanya sama sebagai gerakan politik, keduanya partai politik atas nama Islam. Sementara FPI, sebuah organisasi Islam yang memanfaatkan populisme identitas Islam elektoral untuk dimanfaatkan para politisi yang berkepentingan. Jadi, ketiganya merupakan sebuah gerakan politik identitas, dan bukan Islam itu sendiri sebagai sebuah agama. Islam dijalankan dengan penuh ketakwaan dan kebersihan hati. Islam diimplementasikan melalui risalah profetik yang inklusif, dan bukan sebagai aspirasi keduniawian sebagaimana HTI, FPI, dan PKS.
PKS yang disebut-sebut sebagai salah satu partai yang mengadopsi ideologi Ikhwanul Muslimin, tidak dapat mengelak dari cita-cita berdirinya negara Islam dalam percaturan politiknya di Indonesia. Sebagaimana partai yang dianggap makar dan dibubarkan, yakni Partai Masyumi. Konsep yang disodorkan PKS memang tampil dengan paras begitu Islami, akan tetapi realitanya berbeda.
Beberapa ideologi Ikhwanul Muslimin mungkin telah berhasil di negara-negara tertentu, seperti di Turki dengan partai AKP—Presiden Recep Tayyip Erdogan—sebagai penguasa saat ini. Bagi Hassan Al-Banna—pendiri Ikhwanul Muslimin—negara paling ideal adalah negara yang menerapkan berdasarkan al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai panduan, bukanlah negara sekuler.
Akan tetapi partai penguasa yang memiliki dasar ideologi Ikhwanul Muslimin, Turki, tetap menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam paling sekuler di seluruh dunia Islam. Selain itu, Erdogan juga dipandang sebagai pemimpin totalitarian atas segala kebijakan politik pemerintahan. Erdogan juga dipandang otoriter dalam menanggapi rakyat, kelompok media, dan oposisi yang mengkritiknya.
Di Indonesia sendiri, PKS yang dianggap terinspirasi ideologi Ikhwanul Muslimin, kurang dalam tindakan berdasarkan nilai-nilai Islam. Islam dalam gerakan PKS, hanya sebatas atribut dan semboyan. Maka tidak aneh PKS yang konservatif, seringkali mendukung ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak hanya mendapatkan afeksi dari simpatisannya, melainkan juga sebagai pelumas manuver politik kebangsaan.
Hal itu yang patut kita waspadai, sebab panggung gerakan Islamis ideologis dengan cara-cara lembut mereka, hampir meyakinkan sebagian lapisan masyarakat kita. Jika gerakan politik ini membesar, maka apa yang terjadi di Timur-Tengah bisa juga terjadi di Tanah Air kita. Meskipun kita memiliki dasar kultur budaya yang kokoh dalam menangkal paham transnasional.
Situasi Timur-Tengah yang notabene merupakan pusat kota-kota warisan kejayaan Islam saat ini justru tengah diwarnai dengan kegaduhan politik dan peperangan sehingga menghancurkan peradaban masa lalu, alih-alih membangun yang baru (Turki: Revolusi Tak Pernah Henti, Trias Kuncahyono, 2018). Seluruh wilayah konflik dan perang di Timur-Tengah, hampir sulit diprediksi sampai kapan akan berakhir.
Propaganda yang dilancarkan PKS dalam bentuk dukungan terhadap HTI dan FPI yang radikal, sudah jelas bertentangan dengan Negara Nasional yang menjadi dasar pijakan dan cita-cita Bung Karno. Sejatinya, mereka bukanlah sebuah gerakan politik keagamaan. Agama oleh para politisi memang kerap kali dieksploitasi secara politik destruktif untuk mencari kepentingan dan keuntungan. []