Mantan Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, memberi komentar pedas terkait Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah yang telah di resmikan pemerintah pada Senin (25/1/2025) di istana negara. Zulkarnain menyinggung wacana penggunaan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur, yang menurutnya, dana APBN lah yang harusnya digunakan. Ia juga mengaitkannya dengan hutang pemerintah dan uang Jiwasraya dalam kasus Asabri, untuk dijadikan alasan ia tak bersedia mengikuti program Gerakan Wakaf Uang tersebut.
Komentar Zulkarnain, jelas sekali tidak mencerminkan dirinya seorang ustadz dan pendakwah. Komentar bernada nyinyiran yang ia lontarkan, tak ubahnya bentuk iri hati. Ia dengan sengaja tidak mau membaca gagasan pemerintah itu secara utuh. Dan juga mungkin ia belum memahami tujuan penggunaan wakaf. Dengan mengatakan tidak akan ikut barang serupiahpun, adalah sikap kekanak-kanakan, juga mengandung provokasi.
Sejujurnya, tanpa keikutsertaan Tengku Zulkarnian dalam segala program pemerintah, tidak akan berdampak apa-apa. Justru akan semakin baik, karena tidak ada biang kerusuhan yang doyan nyinyir. Otomatis pekerjaan tidak terhambat. Menanggapi pernyataan Tengkul Zulkarnain ini, saya rasa ada kemungkinan Tengku Zulkarnain sedang sepi job ceramah, hingga ia kembali nyinyir pemerintah.
Pengunaan dana wakaf, seyogyanya memang diperuntukan untuk kepentingan umat, kepentingan bersama. Orang yang telah sedia mewakafkan hartanya, harus ikhlas, jangan lagi ada pikiran negatif. Kita meyakini Tuhan itu ada, Maha melihat, maka tugas kita adalah niat yang tulus dan wakaf yang terbaik. Perihal dana kemudian akan dikorupsi atau semacamnya, sepenuhnya itu bukan urusan kita. Yang terpenting kita sudah niatkan atas nama Tuhan.
Selebihnya kita percayakan pada pihak yang ahli dibidangnya untuk mengurus. Disisi lain, kitapun harus tetap mengawal, mengawasi, dan memberi masukan terhadap proses itu. Pemerintah, melalui perangkatnya tentu telah paham betul, akan kemana dan bagaimana pemanfaatan dana wakaf tersebut. Intinya, dengan dana wakaf itu, kita berharap, kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diminimalisir, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.
Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui sekertarisnya, Dr. Fakhrurji LC menjelaskan, ada tiga tujuan wakaf, diantaranya untuk ibadah, sosial, dan ekonomi. Oleh karenanya, pengolahan wakaf harus dioptimalkan untuk jangka panjang, dan tentu tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat umum. Dengan demikian, wacana penggunaan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur sebenarnya tidak keliru, karena juga termasuk dalam tujuan daripada dana wakaf, seperti yang disampaikan sekertaris BWI.
Selain itu, perlu dipahami bahwa infrastruktur tidak hanya yang berbentuk keras seperti jalan raya, tol, bandara, jalur kereta api, pelabuhan, dan bendungan saja. Lebih dari itu, infrastrukturpun banyak macam jenisnya. Katakanlah seperti penyediaan air bersih, penyediaan pasokan listrik, jaringan komunikasi, pasokan energi, etika kerja, peraturan lalu lintas, undang-undang (perdagangan, pernikhan, dan sebagainya), juga merupakan bentuk keras non-fisik infrastruktur dan infrastruktur lunak. Kesemuanya itu tujuannya adalah tak lain untuk kemudahan dan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke tanpa terkeceuali.
Oleh karenanya, Tengku Zulkarnain sebagai seseorang tokoh publik, seharusnya bijak menaggapi sebuah keputusan. Tak elok jika dia hanya memandang Gerakan Wakaf Uang dari sudut sempit, lantas kemudian menyerang dan memojokkan pemerintah tanpa dibarengi dengan argumen yang jelas. Zulkarain harusnya berani menjelaskan kepada publik tujuan utama daripada Gerakan Wakaf Uang tersebut. Seandainya toh ia tak menyetujui, jangan lantas memprovokasi masyarakat dengan isu-isu miring yang memancing perpecahan.
Presiden Jokowi dalam sambutan peluncuran Gerakan Wakaf Uang yang disiarkan secara virtual menerangkan, tujuan utama pemanfaatan wakaf adalah untuk tujuan sosial ekonomi demi mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat secara signifikan. Hal penting ini yang tidak disampaikan oleh Tengku Zulkarnain ke publik. Entah karena hatinya telah terhijabi kebencian kepada pemerintahan atau memang ia terlahir sebagai tukang nyinyir. Hampir tidak pernah ada kebaikan pemerintah dimatanya. Segenap kebijakan dan gagasan pemerintah era Jokowi, semua ia pandang dengan nyinyiran pedas.
Tak hanya doyan nyinyir, Tengku Zulkarnain juga hobi membuat kontroversi dan suka menyebar hoaks. Beberapa kontroversi itu diantaranya, meminta melegalkan pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dalam dialog pro kontra RUU Penghapusan kekerasan Seksual (PKS), menantang Jokowi menerapkan hukum potong tangan, mengusulkan undang-undang untuk Presiden yang bohong, menyebut Ibu Kota baru mudah terancam rudal China, menuding KPU berbohong, dan mengatakan, akan membantu pemerintahan jika Presiden Jokowi wafat.
Pernyataan-pernyataan yang sangat tidak pantas bukan? Apalagi dilakukan seorang yang mengaku dirinya ustadz, pendakwah. Saya kira setelah tak lagi menjabat sebagai Wasekjen, tidak ada lagi dengung nyinyirannya terhadap pemerintah. Namun ternyata tidak demikian adanya. Bagi dia, sepertinya sangat sulit untuk berhenti bersuara sumbang. Ketiadaanya jabatan yang ia peroleh di negeri ini dan kelompoknya yang selalu kalah bersaing, mungkin jadi penyebabnya. Tengku Zulkarnain seolah amat menikmati menjadi barisan sakit hati. Kekuasaan yang didambakan tak juga datang, maka nyinyir saja yang bisa ia lakukan.
Padahal, kekuasaan akan datang jika ia memiliki cinta, bukan ambisi dan kebencian semata. Seorang penyair sekaligus filsuf asal Iran pernah berkata, “Ketika manusia dijajah ambisi kekuasaan, kepalanya hanya berisi pedang; ia selalu melihat perang. Ketika manusia dijajah cinta, kepalanya berisi bunga: ia selalu melihat keindahan.” Namun sayang, cinta pun sepertinya enggan menjajah Tengku Zulkarnain, hingga yang ada di kepalanya hanyalah kebencian.