Fenomena buzzer politik di media sosial kembali naik daun. Setelah serangkaian peristiwa yang menghebohkan publik terjadi, para buzzer beramai-ramai menyerang dan menaikkan tagar tertentu untuk menjatuhkan pemerintah. Tak terkeceuali dari buzzer partai Demokrat. Mereka menyebarkan narasi-narasi yang bersebrangan dengan masyarakat. Media sosial pun menjadi riuh dan keruh. Oleh karenanya, kita mesti waspada buzzer Demokrat.
Kabar teranyar menyebutkan, buzzer Demokrat menggugat Presiden Joko Widodo 10 miliar terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Buzzer dengan nama akun @EnggalPM dan @EnggalPMT menuduh Jokowi melakukan kelalaian fatal dalam penanganan Covid-19. Dalam akunya pun, berisi tentang cuitan berisi kebencian dan ucapan kasar kepada Presiden Jokowi. Diketahui, berdasarkan foto-foto yang beredar, pemilik akun tersebut merupakan tim sukses dari pasangan AHY-Silvi pada pilkada DKI 2017 lalu.
Tak hanya akun @EnggalPM yang menjadi buzzer Demokrat, Sekertaris Departemen IV DPP partai Demokrat, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bintang Muda Indnesia (BMI) DKI Jakarta, Hasbil Mustaqim Lubis, S.T dengan akun Twitter @Bil_lubis (MudaAdalahkekuatan), kedapatan memainkan tagar #TikusBansos untuk menyerang PDIP, untuk menaikkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Belakangan, twiitnya tersebut telah dihapus karena mendapat banyak komentar cibiran dari para netizen.
Keterlibatan para buzzer dalam peristiwa politik menimbulkan gejolak dan berpotensi merusak citra dan pemaknaan publik tentang buzzer itu sendiri. Buzzer pada mulanya merupakan profesi yang legal, pada awal kemunculannya sekitar tahun 2009, berdasarkan penelitian Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), merupakan sebuah strategi pemasaran untuk mempromosikan produk, guna mendongkrak penjualan.
Namun karena dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, akhirnya pandangan publik bergeser menjadi negatif. Sejak digunakan pada 2012 untuk kepentingan politik, buzzer bekerja melalui media sosial untuk mendorong wacana dan segala isu politik. Para buzzer tidak lagi menaikkan citra seseorang kandidat dengan mempromosikan prestasi, tetapi untuk menyerang dan menjatuhkan lawan. Seperti yang terjadi pada 2012, 2014, dan selalu ada disetiap pemilu.
Seperti sudah disebutkan di atas, bahwa tugas buzzer adalah untuk mempromosikan produk atau kandidat yang berprestasi. Lalu apa jadinya, bila yang dipromosikan minim prestasi? Atau bahkan tidak ada prestasi sama sekali? Dengan kenyataan itu, amat disayangkan bila buzzer Demokrat kemudian lantas menyerang dengan fitnah, hoaks, dan cara-cara fabrikasi pihak lain untuk menaikkan pihaknya yang tidak berprestasi tersebut. Jika memang toh belum memiliki prestasi, alangkah lebih baik para buzzer Demokrat ini menyebarkan konten-konten yang baik, yang membangun bukan merusak, yang mempersatukan bukan memecah belah, agar citra Demokrat sendiri menjadi baik di masyarakat.
Buzzer kita tau telah mampu mempropaganda, menggiring opini dan membangun persepsi publik. Bukan saja publik nasional, namun juga publik internasional. Pada era ini kita sulit mendeteksi, mana buzzer yang bekerja untuk suatu hal positif dan mana buzzer yang bekerja untuk hal negatif. Seiring berkembangnya teknologi digital, perkembangan buzzer semakin tidak terkendalikan. Dalam hal ini buzzer Demokrat, akan sangat berbahaya bila dibiarkan merajalela. Penertiban para buzzer seperti yang dikatakan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sepertinya tidak mudah dilaksanakan begitu saja. UU ITE sebagai semangat Indonesia untuk meneggakan kedulatan dunia maya mesti terus digalakkan. Tidak sekedar Undang-Undang yang hanya bisa dibaca dan dinikmati keberadaanya.
Demokrat yang selama sepuluh tahun memimpin negeri ini telah banyak meninggalkan beban berat bagi pemimpin setelahnya. Proyek-proyek yang mangkrak bernilai triliunan, para kadernya terlibat korupsi, pembiaran kelompok-kelompok intoleransi berkembang, dan sebagainya. Kesemuanya itu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini. Oleh karenanya, sangat tak elok jika kemudian Demokrat mengahakimi pemimpin periode ini dengan menurunkan para buzzernya.
Demokrat yang baru berumur kurang lebih 19 tahun, hendaknya bisa belajar dari partai-partai lainnya. Bagaimana untuk menjadi besar, tidak harus menjatuhkan lawan politiknya. Wacana pencalonan AHY untuk tahun 2024 yang mulai mencuat ke permukaan, hendaknya dipersiapkan dengan sesewatu yang bermanfaat. Apalagi bangsa ini tengah dilanda bermacam bencana, seperti banjir, longsor, gempa bumi dan juga Covid-19 yang tak kunjung usai.
Akan sangat terpuji dan menjadi pemandangan yang indah bila Demokrat secara totalitas membantu pemrintah menangani semua bancana ini. Bukan tidak mungkin, hal-hal tersebut dapat menaikkan elektabilitas Demokrat sendiri. Ketimbang nyinyir, menyerang, dan memprotes, menebar hoaks yang semuanya ditujukan pada pemerintah. Memanfaatkan buzzer dengan menebar fitnah dan hoaks adalah perilaku pengecut. Sementara tidak adanya prestasi yang menjual yang bisa di banggakan pihak Demokrat, rasanya akan sangat sulit Demokrat bersaing dikemudian hari. Demokrat boleh saja menjadi pihak oposisi, tetapi hendaknya jadilah oposisi yang tidak hanya pandai mengkritik pemerintah tanpa memberi solusi.
Buzzer-buzzer yang diturunkan Demokrat untuk menyerang, mempropaganda antar rakyat dan pemerintah, jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi kita semua. Komunikasi antar rakyat dan pemerintah pun akan terhambat. Di negara yang sangat bebas mengkonsumsi media sosial, perang opini dan kekacauan takkan terhindarkan. Ditambah rendahnya literasi masyarakat terhadap media digital di Indonesia, maka buzzer semakin leluasa menciptakan keresahan di masyarakat.
Menyaksikan kenyataan para buzzer Demokrat mulai menebar fitnah dan hoaks, kita mesti hati-hati betul dan pandai memilah informasi-informasi yang datang dari Demokrat. Dengan demikian, saya ingatkan kembali, waspada bazzer Demokrat.