Hanya tinggal hitungan jam, Joe Biden bakal resmi didaulat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Perjalanan panjang dan melelahkan dalam gelanggang demokrasi AS telah membawanya menjadi orang nomor satu di negeri Paman Sam. Donal Trump sebagai kompetitor secara implisit sudah mengakui kekalahan. Namun, dengan pengakuan dari Trump, bukan berarti persoalan telah usai. Sebaliknya, banyak hal-hal yang mesti dibenahi oleh Biden, khususnya demokrasi. Jalan berat bagi Biden, tetapi merekonstruksi demokrasi adalah pekerjaan rumah nomor wahid yang mesti disadari dan diprioritaskan.
Demokrasi bagi AS adalah ruh kebangsaan. Demokrasi telah menjadi American Ethos dan nilai-nilai moral dalam praktik berbangsa dan bernegara bagi masyarakat AS selama ratusan tahun. Demokrasi menjadi tradisi yang kokoh sejak diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan AS 4 Juli 1776 yang lalu. Thomas Jefferson (1743-1826), bapak pendiri bangsa AS mengatakan, demokrasi telah terefleksi dalam life, freedom, and pursuit of happiness sebagai nilai-nilai yang senantiasa mengilhami para imigran yang datang ke AS.
Adanya AS sebagai negara super power pascaperang dingin, tidak lain dari kesuksesannya mengglobalkan demokrasi di dunia. Hal ini dimungkinkan karena selama perang dingin, AS sukses tampil sebagai negara champion of democracy, the guardian of democracy, dan menjadi negara yang senantiasa mensponsori penyebarluasan demokrasi di berbagai belahan bumi. Karena itu tidak salah, jika menganggap AS selama kurun waktu lama ini dijadikan kiblat demokrasi dunia.
Namun, citra yang telah dibangun dan dilestarikan sehingga menjadikan ikon daripada AS sendiri, kini menapaki jalan terjalnya. Demokrasi AS dalam empat tahun terakhir di bawah kepemimpinan Donal Trump diantar menuju jalan kehancuran. Bagaimana tidak, selama dalam kepemimpinannya proses demokrasi seakan mandek. Sebagai presiden, Trump kerap kali menjerumuskan AS ke dalam jurang yang curam dengan hujan provokatif, caci-maki, dan hasut sana-sini. Tentu, dalam konteks demokrasi ini dosa besar.
Kerusuhan di Capitol Hall, simbol demokrasi AS oleh simpatisan Trump merupakan bukti nyata, jika Trump benar-benar menghancurkan demokrasi Amerika. Mantan Presiden AS, Barack Obama bahkan menyebut kerusuhan itu hasil hasutan Trump. “Sejarah akan mengingat kekerasan di Capitol hari ini, hasil hasutan presiden yang sedang menjabat dan terus berbohong soal hasil pemilihan, sebagai hal yang memalukan dan tidak terhormat bagi bangsa kita”. Tidak saja Obama, pemimpin-pemimpin dunia juga mengamini kesalahan ini.
Bagi Joe Biden sebagai presiden terpilih menyaksikan tragedi demokrasi AS demikian, tentu sangat berat. Karena itu, cepat atau lambat demokrasi mesti direkonstruksi seperti semula. Sebagai politisi senior dan putera bangsa, mestinya Biden menyadari betul dan memiliki solusi jalan keluar. Hal ini menjadi kunci dan momen bagi Biden untuk membuktikan kepada masyarakat AS dan dunia, jika ia pantas menjadi presiden negeri Paman Sam.
Merekonstruksi demokrasi harus jadi progam kerja prioritas bagi Biden pascadilantik. Jalan berat memang, tetapi bukankah di setiap persoalan pasti ada jalan keluar? Memang, dalam sejarahnya demokrasi AS tidak selalu berjalan mulus. Nemun, terlepas dari pasang surut demokrasi AS, diakui atau tidak AS dianggap sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbesar di dunia. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat kuatnya posisi demokrasi sebagai isu penting dalam politik luar negeri AS saat ini. Di samping faktor-faktor lain, seperti dinamika kesejarahan dalam mempraktekkan nilai-nilai demokrasi selama ratusan tahun dan kemunculannya sebagai kekuatan unilateral pascaperang dingin.
Pendek kata, cukup berhenti pada Trump demokrasi dibawa menuju ambang kehancuran, saatnya Biden merekonstruksi demokrasi menuju kejayaan.