Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, kembali angkat bicara. Kali ini ia memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penunjukkan Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis. Pertanyaannya, apa relevansi MUI dengan proses tersebut, sehingga MUI turut mengurusi penunjukkan calon Kapolri yang baru?
Sebelumnya, Anwar Abbas mengingatkan Presiden Jokowi untuk menunjuk sosok yang bisa diterima masyarakat secara luas. Ia menekankan, menunjuk dan mengangkat Kapolri adalah hak presiden. Namun demikian, dalam menunjuk calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara tersebut tidak hanya didasarkan karena kedekatan saja. Ia mengatakan, “Tapi meskipun demikian presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi Kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan , loyalitas dan profesionalitas saja, tapi harus lebih luas dari itu, yaitu mana yang lebih besar maslahat dan manfaatnya bagi bangsa dan negara,” kata Anwar di Jakarta, Rabu (13/01/2025).
Lebih lanjut, Anwar menyebut akhir-akhir ini seperti diketahui bersama hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Sebab, kata dia ada sebagian besar umat Islam merasa disakiti dan dikecewakan. Ia mengatakan, “Meskipun pemerintah katanya tidak melakukan itu tapi sikap dan pandangan ini tentu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah, karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam. Apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan,” ujar Anwar.
Pernyataan Anwar Abbas tersebut terbilang cukup kontroversi dan tendensius. Pasalnya, pernyataan itu ia lontarkan setelah calon Kapolri baru yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR merupakan calon tunggal yang berasal dari kalangan Non-Muslim. Karena itu, Anwar Abbas menyinggung persolan umat Islam yang merasa disakiti dan dikecewakan, lantaran calon Kapolri dari Non-Muslim. Apakah dengan demikian jika Kapolri dari kalangan Non-Muslim tak dapat membawa pada azas kemaslahatan dan kemanfaatan bagi bangsa dan negara?
Selain kontroversi dan tendensius, pernyataan Wakil Ketua Umum MUI tersebut juga bisa dibilang rasis dan diskriminatif. Pasalnya, tak ada aturan yang melarang bahwa calon Kapolri tidak boleh berasal dari kalangan Non-Muslim. Terlebih di negeri Pancasila ini keragaman dan pluralitas sangat dihargai. Entah ia berasal dari suku dan agama mana saja, semua orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk mengabdi dan mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Karena itu, tidak semestinya Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Umum MUI bersikap rasis dan diskriminatif.
Karenanya, di sini kita perlu mempertanyakan sekali lagi, kenapa MUI kok ikut campur dalam penunjukkan calon Kapolri? MUI tak ada wewenang dan hak dalam hal ini, karena hal itu menjadi hak prerogatif presiden dan DPR untuk menunjuk Kapolri baru. MUI tak ada urusan dengan hal tersebut.
Sebagai Waketum MUI seharusnya Anwar Abbas bisa lebih bersikap moderat, toleran, dan menghargai tiap-tiap perbedaan dan keragaman yang ada. Sebab, di sini pernyataan-pernyataan yang ia lontarkan mencerminkan posisi MUI. MUI sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berisikan para ulama, sudah seharusnya membimbing dan mengayomi umat dalam menjalani kehidupan yang beragam dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
Karena itu, Anwar Abbas sebagai bagian keluarga besar MUI tidak seharusnya menjadi provokator dan memancing percikan horizontal di tengah masyarakat yang plural, apalagi menjadi penebar kebencian terhadap sesama anak bangsa melalui sentimen agama. Justru sebaliknya, MUI harus menjadi juru bicara kerukunan, persaudaraan, dan cinta kasih di tengah umat yang heterogen. MUI harus bisa menjadi oase perdamaian bagi seluruh umat, baik Muslim maupun Non-Muslim, karena di situlah cahaya keulamaan MUI akan memancar terlihat dengan jelas.
Lebih dari itu, MUI sebaiknya lebih mengurus permasalahan-permasalahan klasik yang terus menyelimuti umat Islam, seperti halnya dakwah radikal, pudarnya toleransi antarumat beragama, dan tentu saja lemahnya ekonomi umat Islam. Pernyataan, sikap, dan fatwa MUI harus diarahkan untuk mendorong hadirnya dakwah yang ramah, damai, dan menyejukkan. Pernyataan, sikap, dan fatwa MUI harus diarahkan untuk mengajak umat untuk saling bertoleransi. Dan terakhir, pernyataan, sikap, dan fatwa MUI harus diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Ini semua jauh lebih relevan bagi MUI daripada ikut campur dalam penunjukkan calon Kapolri yang baru.
Walhasil, penunjukkan calon Kapolri baru sudah ada mekanisme dan prosedurnya sendiri yang sesuai undang-undang. Penunjukkan Kapolri baru murni hak prerogatif presiden dan persetujuan DPR. Karenanya, pernyataan Anwar Abbas yang memberi sinyalemen kepada Presiden Jokowi untuk memilih calon Kapolri dari umat Muslim tak perlu digubris. Sebab, tak ada relevansi dan korelasinya posisi MUI di sini. MUI kok ngurusin calon Kapolri?