Seorang Amerika Serikat (AS), sejarawan konservatif Francis Fukuyama menulis tesis dalam bukunya The End of History and The Last Man (1992), bahwa runtuhnya Uni Soviet telah menandai berakhirnya Perang Dingin yang telah mendobrak status quo pertarungan ideologi—komunisme dan liberalisme—pada saat itu. Lebih dari itu, ia juga berpendapat inilah akhir dari sejarah: demokrasi dan kapitalisme liberal sudah menang; tidak ada yang dapat mengalahkannya lagi, bahkan tidak ada yang berani menantangnya. Dunia global, menaiki kereta menuju stasiun pemberhentian terakhir; pencarian ideologi sudah berakhir, dan menemukan bentuk ideologi ideal menuju kebenaran sejati.
Sejak saat itu, demokrasi liberal kapitalis—kebebasan, kesetaraan, dan pemenuhan hak-hak individu—dianggap Berjaya dan semua berharap menjadi last man standing dalam pertempuran politik-pemerintahan di seluruh dunia. Sistem kekuasaan yang menerapkan check and balances, dianggap terbaik dan paling ideal bagi negara dan pemerintahan. Meski idealisme sistem politik demokrasi liberal pada praktiknya berakhir keraguan, karena kaum intelektual dan elite tidak lagi memikirkan tujuan lain selain demokrasi liberal yang dianggapnya paling sempurna.
Melihat situasi politik dalam dua dekade terakhir, Fukuyama akhirnya menulis kembali dalam studi empirisnya—Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment (2018)—tentang bagaimana situasi negara, konstelasi politik, akuntabilitas, polemik pada era post-truth (pasca-kebenaran) yang menggeliat di tengah masyarakat, dan supremasi hukum. Paham demokrasi liberal berdiri tegak, berkembang bebas, dan menyebar ke seantero dunia. Melihat kenyataan ini, Fukuyama memandang demokrasi liberal telah mengalami klimaks; sudah pada puncaknya hingga mengalami kemunduran.
Ironisnya, gelagat proses kemunduran demokrasi liberal justru terjadi di negara yang mempelopori dan paling dianggap paling stabil dalam sistem demokrasi liberal, yakni AS dan Inggris. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada November 2016, menghentak seluruh pakar dan ahli sehingga memberikan banyak tesis masalah seperti Tom Nichols dalam bukunya, The Death of Expertise (2017), yang mengurai perlawanan terhadap pengetahuan yang telah mapan dan mudaratnya, serta beberapa implikasi yang berakibat buruk terhadap jalannya demokrasi negara. Sebelumnya pada bulan Juni, Inggris yang meninggalkan Uni Eropa dalam peristiwa Brexit yang bersikap skeptis terhadap Kawasan Eropa.
Politik Amerika digandrungi isu-isu identitas yang semakin menguat. Sayap kiri yang dahulu kala memperjuangkan dalam segi ekonomi, kini lebih condong pada identitas kepentingan kelompok, seperti imigran, warga kulit hitam, LGBT, pengungsi, dan semacamnya. Sementara kelompok kanan, mewakili kelompok ultra-nasionalis elitis yang memiliki identitas yang memperjuangkan etnis, ras, dan kelompok konservatif agama.
Ketika secara ekonomi telah selesai atas segala kebutuhannya, identitas menjadi titik perjuangan yang menjadi wacana pada era kebebasan setiap orang. Semua identitas individu dan kelompok, merasa harus memperjuangkan hak-hak identitas yang patut diakui dan dihormati. Dampaknya adalah masing-masing identitas memunculkan semacam friksi yang menimbulkan perpecahan dan dapat menjadi sebab terjadinya konflik di tengah masyarakat. Perpecahan itulah yang segera mengancam sistem demokrasi liberal.
Menguatnya politik identitas di atas, memberikan jalan keberhasilan Donald Trump menuju Gedung Putih. Sebab sebelumnya, ia sempat menyuarakan dalam kampanye antiimigran. Fenomena itu memperlihatkan gejala masyarakat AS awam yang merasa benar sendiri; mencari informasi yang hanya mewakili pandangannya sendiri dan menolak pandangan lain (tidak berimbang), kian berkecambah di jaringan maya.
Dunia maya memang bukan hanya mengandung ilmu pengetahuan yang mengagumkan, melainkan sekaligus sumber bias informasi yang mendorong maraknya pelbagai informasi bohong (hoax). Media sosial internet tidak hanya mempertontonkan berbagai kebodohan, akan tetapi juga bisa lebih kejam: banyak orang secara mandiri mengetik ekspresi berbagai emosi kemarahan dan kebencian yang mencaci-maki; internet tidak lagi untuk diskusi, melainkan berdebat; menghina bukan mendengar. Maka, jurang sosial dan mewabahnya rasa “tidak percaya” pun turut menjangkit banyak orang.
Orang berselancar di jagat maya, hanya bertujuan mencari pembenaran, bukan kebenaran lagi. Orang mencari informasi, hanya condong pada yang hanya menurut dirinya benar dan percayai. Mempercayai fakta yang memperkuat narasi yang disukai, dan menolak data-data lain yang bertentangan dengan pandangannya. Perdebatan sia-sia sampai jari-jari kaku akibat nafsu membumbung kemarahan, hanya bertujuan untuk membuktikan pihak lawan salah. Berlimpahnya informasi, semakin membuat orang menganggap dirinya menguasai seluruh bidang keahlian.
Demikian pula, gejala politik identitas yang hampir mendunia—termasuk di Indonesia—telah terjebak dalam urusan demagogi dan narsisme politik kepopuleran. Diskursus pemilu dan pilkada, mewarnai tema-tema yang mengusung siapa-siapa yang paling mewakili kaum milenial, ataupun para pemuka agama dan ulama. Identitas yang dominan, hanya sekadar untuk kepentingan politik.
Munculnya penetrasi kepentingan, terlihat ketika Aksi bela Islam, Aksi Bela Tauhid, fenomena Ahok dan seterusnya, yang harus diakui dan dihormati. Sedangkan para elite politisi, seperti menekan tombol kipas yang memberikan angin segar bagi terciptanya perpecahan dengan mempermainkan identitas, demi mendulang dan menggalang dukungan tahta kekuasaan.
Saat ini, yang terjadi di Amerika mengenai demokrasi, menjadi hari yang suram bagi negeri yang dijuluki Paman Sam itu, tengah menghadapi resesi nilai-nilai demokrasi. Dalam Harian Kompas, pada Jumat (8/1/2025), para pemimpin dunia mengecam upaya menggagalkan proses transisi demokrasi menjelang dikukuhkannya Joe Biden sebagai Presiden AS oleh Kongres AS. Chaos dan kekacauan yang memakan korban di Gedung Capitol, menunjukkan fanatisme politik berlebihan yang berdampak pada runtuhnya demokrasi di AS.
Hasan Rouhani, Presiden Iran mengatakan, “Yang kita saksikan di AS memperlihatkan betapa rapuh dan rentan demokrasi Barat.” Sedangkan Erna Solberg (PM Norwegia), mengatakan, “Serangan yang tak dapat diterima terhadap demokrasi AS. Presiden Trump bertanggung jawab menghentikannya.” Kerusuhan di AS juga didorong oleh konten-konten provokatif Donald Trump melalui media sosialnya sehingga beberapa platform seperti Twitter dan Facebook memblokir akun media sosial Trump.
Kini, sistem politik demokrasi global—bahkan kita—berubah menjadi tirani demagogi (penghasutan terhadap banyak orang yang membangkitkan emosi kebencian dan kemarahan). Kontestasi elektoral sama dengan pertarungan demagogi. Fakta ini ditegaskan dengan beberapa aktivitas subversif penyerbuan ribuan pendukung Trump ke Gedung Capitol, Washington DC. Begitu pula, sikap pemerintah dalam mengatasi pertentangan sayap kanan konservatif di Indonesia.
Inilah realitas kita sekarang. Prinsip “yang abadi hanyalah kepentingan” itu diimplementasikan secara masif, energik, dan sekuat tenaga dengan berbagai cara dan daya atas nama hajat kekuasaan. Ketika hasrat kekuasaan menuju klimaksnya, maka tidak segan-segan menanggalkan etika dan moralitas. Etika politik dan moral akhlak, dibuang ke tong sampah.
Yang berkembang justru saling mencaci, memaki, meneror, saling tipu, berkhianat, saling membinasakan dan menghancurkan, bohong dan tidak jujur, bersandiwara, dan bermuka dua. Semua itu dilakukan demi popularitas, sensasi, kepuasan, kenikmatan sementara, dan meraih kemenangan kontestasi.
Jika sudah demikian, maka sudah tidak ada lagi idealisme dan akal sehat. Keduanya hanya basa-basi yang sudah basi. Amerika dan Indonesia, segaris dengan narasi sehat yang telah mati, ideologi menjadi panggung identitas diri, humor tiada lagi. Rajin bersembahyang dan pidato keimanan religi, tapi korupsi terus menggerogoti. Yang terlihat, wajah suram negeri demokrasi oleh lelahnya pertempuran rasa benci. Lalu bagaimana wajah demokrasi AS dan Indonesia ke depan? Kita lihat nanti.