Menjelang akhir tahun 2020, kurang lebih satu tahun masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dipenuhi dengan berbagai macam drama politik. Laiknya sebuah pertunjukkan sinetron. Pasalnya, pasangan Capres sekaligus kompetitor Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi masuk dalam lingkaran Kabinet Indonesia Maju. Prabowo terlebih dahulu dipilih sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian disusul oleh Sandiaga Uno yang mengisi pos Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif.
Selain dua sosok di atas, ada 5 mentri baru yang akan menggantikan mentri sebelumnya, yakni Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dan M Lutfi (Menteri perdagangan).
Masuknya mantan kompetitor Jokowi di Pilpres 2019 dalam pusaran kabinet Indonesia Maju memang tidak diprediksi oleh banyak orang. Sebab, jika melihat sejarahnya, persaingan kedua pasangan tersebut dinilai sangat keras dan alot. Tak jarang, para pendukung mereka saling nyinyir dan sindir selama kampanye. Bahkan, persaingan tidak hanya terjadi di ranah elite saja, akan tetapi juga di tingkat lokal. Dari kedua pendukungnya di tingkat lokal telah terpepecah belah, sehingg terjadi polarisasi, bahkan konflik sosial.
Di media sosial saja misalnya, perpecahan, disinformasi, dan berita bohong, menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2019 masih belum banyak berubah. Jokowi masih memimpin dengan elektabilitas sekitar 57 persen, melampaui elektabilitas Prabowo pada angka 32 persen. Artinya, apa pun yang telah diproduksi untuk meramaikan dunia maya atau media sosial, sejauh ini tidak mengubah temuan survei secara signifikan.
Alih-alih menciptakan kondisi “darurat hoaks”, sebagian besar orang yang sibuk memerangi satu sama lain adalah pasukan siber dari kedua kubu. Sementara itu, anak muda Indonesia semakin menghindari diskursus politik yang kian meruncing, terutama di Twitter dan Facebook, sehingga beralih ke platform apolitis seperti Instagram.
Lahirnya julukan cebong dan kampret menjadi salah satu penegas bagaimana pertikaian di media sosial terjadi antar pendukungnya. Julukan cebong sebagai sebuah istilah yang dimunculkan oleh kubu yang anti Jokowi dengan tujuan mengejek pendukungnya. Istilah ini dipakai tidak lepas dari kebiasaan Jokowi sendiri yang memiliki hobi memelihara kodok dan cebong di kolam istana negara, tentunya tujuan ini adalah untuk merasakan suasana pedesaan yang dulu melekat dalam kehidupan Jokowi.
Sedangkan istilah Kampret sebagai respon ejekan Cebong yang dialamatkan kepada pendukung Prabowo. Kampret merupakan binatang sejenis kelelawar yang suka tidur dengan posisi terbalik kaki di atas, atau pada awalnya digunakan untuk memberi label terhadap seseorang yang sering menggunakan logika terbalik.
Sementara itu, selain Cebong dan Kampret. Ada istilah lain bagi julukan pendukung Jokowi maupun Prabowo, yakni togog, dan BuzzerRp. Sedangkan, lawan politiknya, yaitu sobat gurun, sobat Miramar, dan Kadrun. Semua julukan tersebut, seolah sudah menjadi kamus istilah pada Pemilu 2019 saat itu.
Barangkali, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, hanya saat ini saja mantan lawan politik masuk ke dalam lingkaran pemerintah sebagai koalisi bukan oposisi. Masuknya dua tokoh, seperti Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi bagian koalisi dalam kabinet kerja Jokowi- Ma’ruf Amin menegaskan, bahwa tidak ada yang abadi dalam sebuah politik, kecuali kepentingan. Hal ini juga menegaskan bahwa Pilpres 2019 berakhir manis (happy ending) bagi Jokowi- Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.
Masuknya Prabowo dan Sandiaga Uno tentu cukup menarik publik. Sebab, mereka pada awalnya hanya dianggap sebagai simpul oposan. Selain mereka menjadi politisi Gerindra. Di sisi lain, ada juga PAN, PKS, dan Demokrat yang awalnya diharapkan mampu menjadi penyeimbang kekuasaan. Namun, dari keempat partai tersebut sejatinya hanya menjadi angin segar jika hanya menjadi oposisi di parlemen. Meskipun, secara kuantitas belum cukup untuk mengimbangi koalisi.
Dalam hal ini, terombang-ambingnya bangunan antara koalisi oposisi, yang selanjutnya masuk ke gerbong pemerintah sebenarnya bisa dibaca sebagai bagian dari strategi Jokowi untuk memperkuat kekuasaan. Sebagai presiden, Jokowi membutuhkan dukungan politik yang melimpah untuk memastikan roda pemerintahannya agar berjalan kencang tanpa adanya hambatan yang berarti, khususnya dalam di lingkaran legislatif.
Disamping itu, pada sistem presidensial multipartai yang ada di Tanah Air, eksistensi legislatif dan eksekutif perlu memiliki keseimbangan yang solid. Sebab, dalam konteks check and balances, pemerintah dikhawatirkan oleng ketika ingin mengeksekusi seluruh program kerjanya. Dalam posisi inilah, kemenangan pada saat dini di parlemen harus diraih untuk memastikan kerja-kerja pemerintah berjalan mulus dan lancar.
Adapun untuk konsekuensi logis yang paling gamblang terlihat jika koalisi pemerintah memborong hampir seluruh partai yang memiliki kursi di parlemen, yaitu pertama rusaknya oposisi oleh koalisi pemerintah yang selama Pemilihan Umum 2019 sudah terbangun. Maknanya, gambaran umum ideologi politik yang tergabung dalam politik oposisi hancur lebur hanya disebabkan politik akomodasi pemerintah. Padahal, semestinya jika oposisi tetap dibiarkan berkembang, itu menjadi perkembangan yang baik bagi demokrasi kita karena adanya keseimbangan demokrasi.
Jika harus berkaca pada pasca Pemilu 2019, harus diakui memang kursi oposisi yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hanya menyentuh angka 35,39 persen. Itu artinya, ada batasan ketentuan minimal yang harus dipenuhi partai politik (parpol) untuk masuk ke dalam parlemen. Namun sebaliknya, koalisi pemerintah Jokowi pada saat ini meraup kursi 54,9 persen.
Kendati secara kuantitas oposisi kalah, akan tetapi seharusnya pemerintah tetap membiarkan oposisi tetap utuh. Artinya, politik akomodasi yang melibatkan Gerindra dan PAN seharusnya tidak dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang demokratis. Padahal jika komposisi oposisi tetap dibiarkan, maka sebenarnya ini bisa menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi. Sebab, terdapat dua alasan, yakni pertama Jokowi akan dinilai oleh publik dengan bagaimana sikapnya dalam menanggapi kritik dari oposisi yang jumlahnya sangat minim.
Kedua, tidak adanya fungsi kontrol bagi pemerintah. Dalam hal ini, adanya fungsi kontrol ini penting bagi pemerintah Jokowi agar tidak tergelincir menjadi otoriter atau antikritik. Artinya, kritik yang mengalir ke pemerintah harus benar-benar berkualitas agar mampu terinjeksi menjadi kekuatan publik. Selain itu, dengana danya oposisi juga bertindak sebagai bagian dari yang terdepan, apabila kebijakan pemerintah yang dinilai melenceng dan tidak berpihak kepada rakyat.
Ketiga, jika tidak adanya oposisi di pemerintahan akan menghadirkan warisan (legacy) demokrasi yang tidak matang. Dalam artian, konsolidasi dan komunikasi politik yang sudah lama dibangun akan menjadi politik akomodatif. Ini menjadi catatan buruk sebab pemerintahan di era Jokowi tidak memberikan ruang terhadap oposisi untuk mengontrol secara demokratis.
Dengan demikian, persaingan politik yang memanas beberapa tahun terakhir, akhirnya berakhir manis (happy ending) Tidak ada yang namanya barisan sakit hati dalam politik. Sebab bagi para politisi, politik merupakan sebuah ajang untuk merebut kekuasaan tanpa mengindahkan para pendukungnya yang sudah terpolarisasi dan terpecah belah. Namun begitulah kompetisi politik, jika pertarungan Pilpres usai, maka dari itu tidak ada lagi yang namanya cebong, tidak ada lagi yang namanya kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila dengan persatuan kita sebagai sebuah bangsa.