Hari ini, masyarakat kita hidup di era ruang yang tanpa batas atau sering disebut sebagai cyberspace. Era yang pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson dalam buku Neuromancer itu, dimaknai sebagai suatu bentuk kesadaran tanpa tubuh. Pada era ini juga, terdapat banyak perbedaan ruang, waktu, gerakan, dan benda, yang terasa lebih cepat, instan, serta tak terbatas dibanding kehidupan realitas manusia sebelumnya.
Kehadiran cyberspace menjadi ruang utama bagi kelangsungan generasi bangsa Indonesia, khususnya para pemuda. Setiap hari, mereka mengakses ribuan hingga jutaan informasi yang tentunya dapat dikonsumsi, distribusi, bahkan direproduksi kembali informasi sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akses yang dinikmati bisa saja berdampak negatif, lantaran kaburnya antara kebenaran, dan kebohongan.
Konsekuensi makin canggihnya teknologi dengan menghubungkan komunikasi antar manusia tanpa harus berjumpa secara fisik adalah bagian dari keberlimpahan informasi. Pertarungan informasi yang luar biasa. Setiap saat, penggunanya terpapar “informasi” yang dipertukarkan lewat jejaring sosial media mereka.
Polanya tentu sama, memancing penggunanya untuk terlibat dalam bauran antara fakta dan fantasi, rumor dan gosip, serta propaganda dan hoaks. Pola acak komunikasi ini yang terus dimainkan dengan titik tekan ‘tawuran opini’ dan mengaburkan arti pentingnya; verifikasi.
Dalam konteks ini, tentu media sosial sangat berpengaruh bagi seluruh aspek kehidupan, terutama pada bidang politik. Dengan sifatnya yang cepat, instan, dan interaktif, media sosial tentunya telah dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi para aktor politik. Hal ini jelas membuat media sosial menjadi dunia kata tanpa rupa, yang kerap kali memengaruhi siapa saja untuk membukanya. Maka dari itu, benar apa yang diungkapkan Antonio Gramci bahwa kita harus waspada dengan dunia kata, karena ia bisa menjadi aparat hegemoni yang amat ampuh dalam menanamkan kesadaran palsu di tengah masyarakat.
Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita sudah tak asing lagi dengan penggunaan media sosial sebagai alat politik. Kehadirannya, membuat informasi politik tidak hanya semakin masif, tetapi terstruktur, dan sistematis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa apapun yang berbau politik, selalu kental dengan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Karena berangkat dari kepentingan pribadinya, para aktor politik ini terkadang tidak memedulikan unsur kemashlahatan, baik atau buruk.
Mereka akan menggunakan semua cara asal tujuannya bisa tercapai dengan mulus, tanpa peduli siapa yang dirugikan, dan dihancurkan. Cara-cara tersebut mereka gencarkan dengan memproduksi dan menyebar informasi hoaks sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.
Hal ini jelas, membuat hoaks kian merusak sendi-sendi harmoni sosial masyarakat Indonesia. Sepanjang 2019 misalnya, menurut data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) tercatat hampir lebih dari 100 hoaks tercipta setiap bulannya. Jumlah itu meningkat di tahun 2020, dari data yang diperoleh tim AIS Kementerian Kominfo dan Mafindo, setiap bulan isu hoaks tidak kurang dari 200 bahkan tembus sampai 400 kasus.
Maraknya kasus hoaks memang berbanding lurus dengan penggunaan internet di Indonesia. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia per-April 2019 mencapai lebih dari 171,17 juta jiwa (64,8 persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 264 juta jiwa). Berdasarkan hasil riset We are sosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56 persen dari total populasi.
Dengan banyaknya pengguna media sosial di Indonesia, aktor politik bisa berinteraksi dengan publik secara langsung sekaligus membentuk perbincangan yang akrab. Tidak butuh waktu serta tenaga ekstra, aktor politik bisa langsung mengetahui kritik dan solusi seperti apa yang diinginkan masyarakat melalui media sosial. Hal ini jelas membuat hoaks politik menyebar dan meluas begitu cepatnya.
Di dunia digital, kerap kali kemunculan hoaks menjadi senjata perang siber dan medan perang asimetris. Hoaks politik bagi sebagian orang di anggap sebagai budaya post truth atau kebenaran, sebab media sosial ibarat jarum suntik atau biasa di sebut sebagai hypodermic needle. Siapa saja yang terkena jarum suntik akan merasakan efek pada tubuhnya, baik negatif atau positif. Begitu juga media sosial memiliki kemampuan untuk memengaruhi khalayak, bukan hanya pemikirannya, namun juga sikap serta perilakunya.
Dari sisi ini, hoaks politik adalah sumber malapetaka bagi kita semua. Ditambah lagi masyarakat kita yang hari ini cepat tersulut amarah, khususnya diterpa oleh isu hoaks bersifat agama yang dikaitkan dengan politik. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin perpecahan antar masyarakat menjadi disparitas semakin lebar. Salah satu penyebabnya, barangkali apatis dan membiarkan politik hoaks merajalela.
Dalam konteks ini, politik hoaks tentunya harus dihentikan serta politik hoaks harus hijrah kepada politik kebangsaan. Hal ini sesuai dengan istilah hijrah yang berangkat dari ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengajak kita semua khusus anak muda untuk hijrah dari pesimisme menuju optimisme. (Kompas.com)
Kata hijrah mempunyai makna yang sangat umum, yakni “pindah”. Proses perpindahan bisa saja terjadi dari hijrah menyebarakan isu politik hoaks menuju politik kebangsaan. Sebab, Akhir-akhir ini yang terjadi dalam pertarungan politik di Indonesia jelas menjadi ajang pertontonan yang dapat mengahalalkan segala cara.
Hal ini tentunya sangat jauh dari politik kebangsaan, wajar saja banyak orang yang kemudian mengartikan politik itu adalah buruk, menghalalkan segala cara walapun sebenarnya politik itu tidak pernah mengajarkan keburukan hanya saja dalam penerapannya banyak yang menyimpang.
Dengan demikian, ada baiknya politik hoaks hari ini bisa hijrah, yakni dari politik yang dipenuhi hoaks ke politik kebangsaan, sebab berhijrah kepada politik kebangsaan merupakan sebuah gagasan, dengan program demokrasi yang sehat serta dapat menjaga keutuhan bangsa, karena sejatinya hijrah adalah suatu yang baik. Berhijrah dari politik yang saling nyinyir, menuju saling menyayangi. berhijrah dari politik konsumtif, menuju politik yang produktif.