Isu pergantian Kapolri kian menguat, terlebih setelah Jendral Idam Aziz akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021 nanti. Dari sekian nama yang mencuat, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo dinilai punya kans besar untuk menjadi Kapolri.
Bukan tanpa alasan, Listyo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim telah memenuhi syarat sebagai jendral bintang tiga. Namun perjalanan Listyo untuk menjadi Kapolri nampaknya tidak akan berjalan mulus, mengingat Komjen Listyo pernah menghadapi sentimen agama ketika menjabat Kapolda Banten pada 2016 lalu.
Saat itu, Majlis Ulama Indonesia (MUI) Banten menolak pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi kapolda Banten. Melansir Tempo.co, kabar ini dibantah oleh ketua MUI kota Tangerang Muhammad Uwes Nawawi. Meski pada akhirnya Listyo tetap dilantik oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian.
Saat ini, mendekati masa pergantian Kapolri mulai muncul suara-suara yang menyinggung soal agama Komjen Listyo yang notabene adalah non Muslim. Bukan tidak mungkin sentimen agama kembali terjadi seandainya Komjen Sigit Listyo dicalonkan menjadi Kapolri.
Kecendrungan membawa sentimen suku, agama , dan ras dalam pertarungan politik terus menguat akhir-akhir ini. Sejumlah pihak, terutama kaum elite politik yang berambisi pada kekuasaan tidak segan membawa isu SARA untuk menarik simpati pemilih sekaligus menjatuhkan lawannya.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Selasa (8/9/2024) mengingatkan bawa, semua pihak hendaknya tidak menggunakan narasi-narasi yang dapat memecah belah dan membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI. Presiden menegaskan, poltik identitas, isu agama, ras, suku, dan antar golongan tertentu tidak lagi digunakan untuk memenangkan pertarungan politik.
Politik identitas dalam perkembangannya telah melahirkan berbagai macam persoalan, mulai dari munculnya polarisasi, hingga yang paling parah ialah hilangnya kemajmukkan di tengah masyarakat. Publik seolah lupa bahwa Indonesia terdiri atas bermacam golongan yang beragam. Fanatisme kekuasaan yang dibarengi dengan sentimen identitas membuat sebagian besar masyarakat berperilaku intoleran kepada kelompok yang tidak sehaluan.
Contoh paling nyata dari politik identitas dapat kita lihat pada momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Sejak awal, isu identitas agama dan ras kental mewarnai persaingan memperebutkan kursi gubernur paling prestisius di Indonesia itu. Puncaknya, ketika salah satu kandidat tersandung kasus penistaan agama yang berujung ke pengadilan. Gelombang protes massa pun tidak dapat dihindarkan. Seruan-seruan untuk tidak memilih salah satu kandidat karena latar belakang ras dan agama, santer digaungkan oleh pihak-pihak lawan.
Narasai keagamaan yang dibalut nuansa politik pun membanjiri ruang publik. Mimbar-mimbar khutbah di rumah ibadah, dibajak untuk kampanye politik. Ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks yang berkaitan dengan SARA, lalu lalang setiap hari di ruang publik kita. Alhasil, kontestasi Pilkada lima tahunan yang seharusnya menjadi bagian ‘pesta’ demokrasi, seolah-olah telah menjadi medan peperangan yang berurusan dengan hidup dan mati.
Ironisnya, jika diamati lebih seksama, praktik politik identitas ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta atau level pusat saja. Nyaris di setiap penyelenggaran pemilu, Pilkada, Pilpres, bahkan Penetapan Kapolda, politik identitas tidak pernah absen.
Masifnya politik identitas itu, lantas berdampak pada merenggangnya jalinan relasi sosial dan kebangsaan kita. Relasi sosial yang sebelumnya cendrung cair, perlahan mulai membeku. Masyarakat berkelompok sesuai dengan afiliasi dan pilihan politiknya. Celakanya, individu atau kelompok yang memiliki afiliasi dan pilihan politik yang berbeda dianggap sebagai musuh. Pola pikir semacam ini jelas mengancam kebinekaan Indonesia.
Melihat apa yang terjadi belakangan ini, tidak diragukan lagi bahwa politik identitas telah berdamak buruk bagi kebinekaan kita. kultur kekerasan demi memaksakan kehendak yang dipertontonkan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan adalah ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Keadaan ini jelas tidak bisa ditoleransi, mengingat keanekaragaman adalah kekayaan bangsa, sekaligus modal sosial yang harus senantiasa dijaga.
Kedepannya, kita membutuhkan sebuah strategi sosial politik yang dapat membendung dampak kerusakkan akibat dari politik identitas. Kita memerlukan satu ruang bersama, di mana masing-masing kelompok dapat mengartikulasikan gagasan dan kepentingan tanpa mengganggu kelompok lain. Selain itu, kelompok-kelompok itu juga tidak mengancam pluralitas di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan konsep ini, rasanya cukup relevan bagi bangsa Indonesia, mengingat bangsa kita adalah bangsa yang multikultural dan multireliji.
Setidaknya ada dua langkah untuk mewujudkan konsep ini. Pertama, membangun intraksi sosial antar kelompok atau golongan yang berbeda latar belakang agama dan budayanya. Intraksi ini dapat berupa dialog atau kerjasama dalam bidang pemberdayaan sosial. Kerjasama antar kelompok yang berbeda latar belakang akan meluruhkan sekat-sekat perbedaan dan memudahkan proses intraksi sosial terjadi.
Kedua, membangun kesadaran publik ihwal pentingnya komitmen untuk hidup bersama dan berdampingan dalam kerangka kesetaraan meski masing-masing kelompok memiliki perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, kebinekaan yang menjadi kekayaan Indonesia memungkinkan untuk terus dirawat. Dengan menerapkan konsep itu, publik akan memiliki mekanisme alamiah untuk menangkal segala macam provokasi yang berpotensi memecah belah, termasuk politik identitas yang masih marak terjadi kini.
Proses demokrasi idealnya tidak lagi mengobarkan politik identitas sebagai tameng dan alat meraih kekuasaan. Hendaknya kabar pencalonan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Polri tidak lantas dikaitkan dengan isu agama, toh tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan sebagai lembaga dakwah yang mengharuskan seorang Muslim yang menjadi kepalanya. Asalkan memenuhi syarat dan bersedia mengabdi untuk bangsa dan negara, siapapun boleh menjadi Polri, termasuk Komjen Listyo Sigit Prabowo. Oleh karena itu, jangan lagi politik identitas menjadi penghalang anak negeri untuk berbakti. Dan kepada segelintir orang yang mempermasalahkan status agama Komjen Listyo Sigit Prabowo, saya minta sadarlah, hentikan politik identitas.
