Beberapa hari ini, publik masih dihebohkan dengan pro dan kontra mengenai penurunan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh TNI. Banyak yang mendukung, tetapi ada juga yang tidak, dan mengatakan bahwa hal tersebut bukan menjadi tugas pokok dan kewenangan TNI.
Misalnya yang menentang aksi ini, yaitu anggota DPR RI yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, yang belakangan ini di twitter dan youtubenya sangat gencar mengomentari tentang aksi penurunan baliho tersebut. Sebenarnya, ada apa dengan Fadli Zon? Apakah ia lupa, bahwa Menteri Pertahanan saat ini, yaitu Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dari Partainya?
Ketika Fahri Hamza mempertanyakan keberadaan Menteri Pertahanan, Fadli Zon malah sibuk mengkritik TNI sebagai bentuk pembelaannya terhadap FPI, yang menurut saya, Fadli Zon malah lebih mencerminkan jubir dari FPI. Bagaimana tidak, yang ia suarakan bukan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan satu kelompok yang jelas-jelas telah melanggar aturan hukum dan meresahkan rakyat.
Ia menilai bahwa apa yang termuat dalam baliho sebenarnya bagus-bagus saja dan tidak terdapat masalah di dalamnya, seperti yang ia tulis dalam akun twitter pribadinya @fadlizon, Sabtu (21/11/2024) “Kelihatannya isi baliho bagus-bagus saja kenapa banyak yang kepanasan? Apa yang harusnya dikerjakan, memberantas separatis tidak dilakukan eh malah memberantas baliho.”
Padahal, sudah jelas bahwa baliho-baliho tersebut tidak memiliki izin, dan tentunya itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Mengapa Fadli Zon yang merupakan seorang anggota DPR RI, tidak mempermasalahkan dengan adanya baliho-baliho yang pemasangannya tidak sesuai aturan hukum? seharusnya Fadli Zon berterima kasih kepada TNI, karena telah membantu tugas pemerintah daerah dalam mengubah wajah Jakarta menjadi bersih, tanpa baliho-baliho liar yang menutupi keindahan Ibu Kota.
Bukannya berterimakasih, Fadli Zon malah menyindir karangan bunga di Markas Kodam Jaya yang dianggap mewakili ekspresi dan pikiran rakyat. Hal itu tampak seperti dukungan saat menghadapi peperangan, tapi ironisnya, kali ini lawannya adalah baliho. Sebagaimana dalam akun twitter pribadinya, pada Senin (23/11/2024), “Salah satu kunci kemenangan perang adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat (winning heart and mind of the people). Nah mungkin barisan karangan bunga itu dianggap ekspresi mewakili hati dan pikiran rakyat. Ironisnya, peperangan ini melawan baliho.”
Dalam cuitan tersebut, Fadli Zon mengakui bahwa karangan bunga yang berjejer di Markas Kodam Jaya menunjukkan ekspresi hati dan pikiran rakyat. Artinya, selama ini rakyat hanya bisa diam melihat baliho-baliho yang terpampang di setiap jalan. Padahal, baliho tersebut sangat menganggu dan meresahkan. Oleh karena itu, hari ini rakyat menunjukkan bukti terimakasih dan kebanggaannya kepada TNI dalam bentuk karangan bunga terimakasih dan dukungan, karena telah bersikap tegas dalam melakukan penurunan baliho, yang selama ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini dilakukan TNI baik melalui tindakan maupun pernyataan tegasnya.
Di tengah pandemi ini, Fadli Zon keras dalam mengkritik Pemerintah, karena dianggap tidak bisa mengatasi Covid-19. Namun, di sisi lain ia malah tidak mempersoalkan kerumunan yang terjadi pada saat kepulangan Rizieq Syihab, dan resepsi pernikahan putri Rizieq, serta peringatan Maulid Nabi yang menimbulkan megaklaster penyebaran Covid-19.
Ketika aparat menjalankan tugasnya untuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, putri Rizieq dan menantunya, Fadli Zon malah tidak sepakat dengan pemanggilan Polri tersebut. Alasannya, sebagaimana ia sampaikan melalui akun twitter pribadinya, Senin (24/11/2024), “Urusan apa kok putri-menantu Habib Rizieq dipanggil segala. Mereka pengantin baru”. Lantas, jika begitu untuk apa ada aturan PSBB Transisi yang memperbolehkan resepsi pernikahan dengan syarat membatasi jumlah tamu undangan?
Lebih disayangkan lagi, Gubernur DKI Jakarta dan tim nya tidak membubarkan kerumunan tersebut, dan seakan-akan menutup mata. Lalu, mengapa Fadli Zon tidak mengkritisi hal tersebut? Tetapi malah membela Anies Baswedan karena menganggap pemanggilan yang dilakukan Polri terhadap Anies merupakan hal yang aneh.
Maka dari itu, daripada Fadli Zon sebagai wakil rakyat, hanya menyalahkan TNI yang telah menjalankan tugasnya dengan benar, lebih baik Fadli Zon menjadi wakil FPI agar dapat dengan bebas menyuarakan pembelaannya terhadap FPI. Meskipun, hal itu sudah jelas-jelas melanggar aturan hukum yang berlaku.
Sampai saat ini pun, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, belum memberikan pernyataan apapun terkait hal tersebut. Dengan demikian, sikap Fadli Zon sebagai wakil rakyat, sebenarnya mewakili rakyat yang mana? Sebab, saya sebagai rakyat tidak merasa terwakilkan atas pernyataannya yang tak mendasar, dan lebih kearah mencari sensasi. Jelas, rakyat tidak butuh itu.