Kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) dari Arab Saudi, Selasa (10/11/2024) kemarin membawa persoalan yang begitu kompleks. Beberapa tokoh nasional diindikasikan terlibat di belakangnya. Teranya, Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden RI dua periode ini digadang-gadang menjadi dalang di balik sandiwara HRS. Bukan tanpa alasan, hal ini berhulu dari komentar JK terkait kepulangan HRS ke Indonesia yang mengundang kegaduhan. Ia mengatakan, euforia demikian disebabkan “karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat luas,” dalam diskusi virtual youtube PKSTV, Jumat (20/11/2024).
Jelas, pernyataan JK demikian bias dan rentan spekulasi. Apalagi, posisinya sebagai tokoh nasional sekaligus mantan wakil presiden. Dan tidak menutup kemungkinan pernyataannya hanya sekadar manuver politik belaka. Karena, pernyataannya tentang “kekosongan kepemimpinan aspiratif” sangat ambiguitas. Sebab, objek yang ia maksud bisa pemerintah pusat (Presiden dan Wapres) atau DPR. Atau pula kepemimpinan pada institusi-institusi lain?
Namun, jika merujuk pada kepemimpinan presiden dan wapres, jelas, pernyataan JK sangat tidak relevan. Sebab, Presiden Jokowi, sebagai pemimimpin negara, ia lahir tidak lain dari rahim demokrasi itu sendiri. Yang tentunya ia sangat sadar dan pastinya memegang terhadap amanat demokrasi, sehingga kecil kemungkinan ia berlaku demikian. Tidak mungkin rasanya, Jokowi menggadai harkat dan martabatnya sebagai seorang pemimpin demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Apalagi, di beberapa kesempatan Jokowi kerap kali menegaskan, bahwa ia sangat terbuka terkait persoalan negara dan bangsa.
Namun, jika permasalahannya adalah terkait HRS dan FPI, amat saya itu memang persoalan lain. Dan menurut saya, langkah pemerintah dalam menindak FPI sudah sesuai prosedural. Apalagi, jelas-jelas kepulangan HRS mengundang keramaian dalam kondisi pandemi. Yang sangat rentan membahayakan nyawa orang.
Dan hal ini berat kemungkinan, jika pernyataan JK tentang hubungan “kosongnya kepemimpinan aspirasi” adalah ke Jokowi. pasalnya, pernyataan itu selaras dengan apa yang selama ini digaungkan oleh HRS.
Di sisi lain, pernyataan JK menurut saya sangat politis. Kepemimpinan aspiratif yang dinisbatkan pada sosok HRS adalah pernyataan politik yang dapat diduga untuk mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi. Karena itu, pernyataan JK ini, amat saya bukan murni kritik dari seorang tokoh nasional. Melainkan, sekadar manuver politik belaka. Sebab, gerakan HRS adalah jelas gerakan politik yang dibungkus dengan gamis agama.
Karena itu, jika kenyataannya benar demikian, maka pada hakikatnya yang kosong bukanlah “kepemimpinan”, melainkan jiwa kebangsaan JK itu sendiri. Sebab, JK sebagai tokoh nasional, politisi senior, dan wakil presiden tentunya bisa membedakan. Mana yang dapat dikatakan aspirasi, dan mana yang dapat dikatakan provokasi. Sedangkan jelas, HRS dalam hal ini menjadi sumber dari kegaduhan negara. Bahkan, sumbu yang dapat memercikan api integrasi bangsa.
Sebagai tokoh nasional, seharusnya JK dapat berlaku arif. Bersikap netral dalam menykapi persoalan bangsa. Karena, sebagaimana pernah dikatakan JK sendiri, bahwa “semua orang memiliki tanggung jawab kebangsaan untuk menjawab tantangan-tantangan dalam mewujudkan Indonesia maju”, (29/12/2024). Dan tentu, dalam hal ini JK mengemban tanggung jawab itu. Apalagi, notabene ia adalah mantan wakil presiden.
Ia tidak seharusnya menyudutkan satu pihak demi membenarkan perkataannya tentang kemunduran demokrasi kita, yang bisa jadi kenyataannya tidak sedemikian itu. Sebagai tokoh, sudah sepatutnya ia berada dalam garda terdepan melerai konflik dan pertikaian. Menjadi sosok yang dapat diteladani masyarakat luas. Bukan malah memancing di air keruh.
Jika boleh merespons Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die yang mengatakan kemunduran demokrasi adalah disebabkan “pemimpin yang otoriter”, jangan-jangan bukan itu saja. Bisa jadi, karena oposisinya yang terlalu tendensius meraih kekuasaan. Yang kemudian menjelma sebagai reinkarnasi pemimpin yang otoriter. Jika benar demikian, maka bukan kepemimpinannya yang kosong, melainkan kebangsaannya JK yang sebenar-benarnya kosong.
