Semenjak era kolonial, gerakan civil society memiliki peran besar dalam membersamai dan membina masyarakat di tengah tekanan penjajah. Persyarikatan Muhammadiyah yang pada 18 November 2024 didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, menjadi gerakan sipil yang bersifat multi-wajah. Aktivitasnya hampir menyentuh seluruh bidang yang menjadi hajat masyarakat luas, seperti aspek keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Muhammadiyah mempunyai komitmen pada penguatan basis umat agar mampu melakukan aktivitas yang bisa mentransformasi masyarakat menuju suatu tatanan yang baik dan berkemajuan.
Siapapun mungkin akan sepakat, bangsa ini sedang dilanda krisis multi-dimensional yang cukup akut. Mulai dari kesenjangan ekonomi yang kian nyata, persoalan sosial-budaya yang awet, korupsi, dan kehidupan politik yang tak kunjung kondusif. Permasalahan tersebab pandemi Covid-19 juga semakin menambah daftar panjang problematika NKRI. Menyusul isu sosial-keagamaan baru-baru ini yang kian memperkeruh polarisasi di tengah masyarakat.
Melalui laporan Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) disebutkan bahwa masyarakat sipil secara global mengalami disrupsi, bahkan sejak sebelum masa pandemi. Beragam regulasi, praksis, dan realitas politik di banyak negara semakin mencekik masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan, ada sejumlah oknum di berbagai negara mengambil manfaat di tengah krisis ketika kelompok masyarakat sipil kurang memiliki daya kemampuan untuk melawan balik. Dilansir dari “Ketahanan Masyarakat Sipil” (Kompas, 19/11/2024).
Sejatinya, dinamika dalam bentuk apapun itu ialah suatu proses sehat yang harus dijalani dengan psikologi optimis. Untuk itu, sekeras apapun badai yang menerpa kehidupan rumah tangga bangsa ini, pasti akan selalu ada pembelajaran untuk mendewasakan. Di ufuk timur sana, fajar baru kehidupan sedang menunggu untuk disapa.
Muhammadiyah membuktikan komitmennya untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengentaskan masalah umat dan bangsa. Selain daya juang yang dulu terlihat ketika mempertahankan kedaulatan NKRI dari agresi Belanda, setiap kali ada guncangan yang mendera negeri ini, Muhammadiyah tampil dengan sikap arif yang mengedepankan maslahat.
Sebagai organisasi independen non-state, persyarikatan ini terbukti telah turut ambil bagian dalam ikhtiar negara berperang melawan wabah Covid-19, dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan dan menyusun strategi mitigasi untuk menangani dampak lebih lanjut dari pandemi.
Ketika melihat penanganan pemerintah yang dirasa lamban, Muhammadiyah melalui Haedar Nashir selaku Ketua Umum, pun tak segan mengkritisi langkah dan kebijakan pemerintah agar penanganan wabah lebih terarah, efektif, dan maksimal. Untuk menghindari peningkatan penularan, organisasi ini memilih untuk menunda muktamar yang telah jauh-jauh hari dipersiapkan. Serangkaian kebijakan publik mengenai pelaksanaan Pilkada hingga perkara Omnibus Law juga tak luput dari pantauannya.
Terkait kegaduhan yang paling anyar, Muhammadiyah mengeluarkan himbauan dua arah. Pertama, Satgas Penanganan Covid-19 harus berani menegur dan menertibkan siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Tak terkecuali pada acara yang digelar Habib Rizieq Shihab (HRS) serta pada pelaksanaan rangkaian Pilkada. Kedua, kepada HRS, sebagai pimpinan umat, semestinya memberikan contoh agar di tiap kegiatan mematuhi protokol kesehatan dan mengajak serta massa FPI untuk menjadi warga yang baik.
Muhammadiyah mencoba bertindak sebagai gerakan Islam arus tengah dalam diskursus keberagamaan umat Islam yang kompleks saat ini. Merebaknya teologi maut di berbagai lapisan masyarakat adalah salah satu ancaman nyata, padahal Islam ialah agama kehidupan. Hal tersebut tak terpisahkan dari fenomena gerakan Islam Syariat–dalam istilah Haedar Nashir–yang hendak mengubah Indonesia menjadi sebuah negara teokratis.
Konservatisme agama sedikit banyak telah menghasilkan pribadi-pribadi Muslim yang cukup reaktif, kaku, cenderung merasa paling benar, dan kurang menolerir perbedaan. Ditambah fenomena populisme agama yang kian mengaburkan ruh dari Islam itu sendiri. Membuat perbedaan preferensi politik antargolongan seakan menjadi pertaruhan hidup dan mati.
Melihat fakta di atas, masa depan gagasan Islam dan keindonesiaan menjadi hal yang dipertaruhkan. Dalam hal ini, Muhammadiyah teguh menyatakan kesetiaan pada Pancasila sebagai relasi damai antara agama dan negara. Pancasila ialah komitmen kebangsaan agar Indonesia tidak terombang-ambing pada tarik-menarik kepentingan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Keragaman kita dapat dipayungi oleh ideologi ini.
Upaya mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat dengan intelektualitas menjadi concern yang tak henti ditekankan oleh Muhammadiyah. Masyarakat harus dibekali ilmu agar tidak tergerus realitas dan sekadar membeo tanpa memahami. Para cendekiawan Muhammadiyah menjadi figur yang cakap dalam memberikan pencerahan. Seperti Buya Syafi’i Ma’arif, satu dari tiga pendekar Chicago. Pemikiran dan sikap hidupnya mencerminkan sosok negarawan sejati. Buya merupakan ulama yang banyak menyumbang pandangan dan pemikiran segar. Ia dikenal pula sebagai tokoh lintas agama yang berjuang keras menggalakkan toleransi di Indonesia.
Contoh lain, Prof. Haedar Nashir yang merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini, adalah sosok ulama Muhammadiyah yang bersahaja dan sederhana. Ia merupakan tokoh yang mengedepankan moderasi, juga produktif menghasilkan karya berupa buku. Kedua tokoh Muhammadiyah ini amat representatif dan patut menjadi teladan dalam segala upaya menjaga NKRI dan mengawal kewarasan publik.
Umat Islam harus piawai membaca peta sosiologis Indonesia supaya aktualisasi keberagamaannya menemukan konteks yang tepat sekaligus relevan dengan persoalan kebangsaan dan kemanusiaan yang kian hari seakan tak ada pangkalnya.
Belum lama ini, merespons tumpang tindih persoalan di Tanah Air kita, pimpinan Muhammadiyah beserta NU menghimbau agar kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan NKRI di tengah realitas kemajemukan. Siapapun yang ingin memecah belah bangsa, harus dihadapi bersama. Hal ini menjadi langkah empiris dari komitmen Muhammadiyah juga NU dalam merawat NKRI.
Bangsa ini terlahir dari anyaman perjuangan pelbagai kalangan, sehingga persatuan atas kebhinekaan pula yang akan menjadi pangkal dari peningkatan level kejayaan penghuninya. Di tengah kegaduhan dan kebisingan yang terjadi di negeri ini, pendulum perjuangan Muhammadiyah mengarah pada tujuan yang berimbang. Persyarikatan ini menjalankan fungsinya sebagai pelayan umat dan masyarakat sekaligus oposisi yang kritis, solutif dan konstruktif bagi pemerintah.
Bangunan bangsa Indonesia tak lepas dari kiprah Muhammadiyah yang selalu terbuka menjawab tantangan zaman. Siap berlaga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dari sini kita belajar, bahwa organisasi kemasyarakatan apapun, sudah seharusnya membangun misi untuk berkhidmat kepada masyarakat yang juga siap menawarkan solusi bagi persoalan keumatan. Selamat Harlah ke-108 Muhammadiyah. Semoga semakin progresif dan penuh berkah. Wallahu a’lam.
