Orientasi terpenting dalam strategi politik adalah kekuasaan. Dan kekuasaan harus direbut dengan pelbagai cara. Tak peduli memakai cara yang paling kotor sekalipun. Apabila kekuasaan telah digenggam, patut dipertahankan dengan segala kekuatan. Demikian menurut Niccolo Machiavelli (1469-1527), seorang filsuf dan politikus Italia dalam bukunya Il Principe (Sang Penguasa).
Politik adalah tentang meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dewasa ini, hal-hal lain seperti agama, moralitas, dan sejarah, menjadi alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Padahal, sejatinya politik adalah usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Plato dan Aristoteles juga mengatakan, politik sebagai en dam onia atau the good life (kehidupan yang baik).
Politik bagi negara adalah dapat mempermudah tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Politik juga mengakomodir kepentingan semua pihak saat pemerintah membuat kebijakan. Sedangkan politik bagi rakyat salah satunya adalah alat untuk menyampaikan kritik dan pendapat kepada pemerintah.
Dilema untuk membedakan antara kebijakan politik dan politisasi kebijaksanaan itu sama beratnya dengan dilema dalam isu politik agama dan politisasi agama. Politisasi artinya hal yang membuat keadaan bersifat politis, atau menjadikan hal suatu bersangkutan dengan politik. Menurut Deutsch seperti yang dikutip Kartini Kartono (1989), politisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi politik.
Sepintas memang tidak ada konotasi negatif dari makna politisasi. Bahkan politisasi bisa saja dianggap sebagai bagian dari proses politik. Politisasi mulai dimaknai sebagai sesuatu yang kotor dalam politik ketika dibenturkan dengan hukum atau peraturan kampanye politik.
Dalam berpolitik, segala macam cara dilakukan oleh para pelaku politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan politiknya. Dalam politik tidak ada kebetulan atau kecelakaan, semua terjadi karena direncanakan. Bila terlihat seperti kecelakaan, itupun sudah direncanakan. (Franklin D Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32)
Sebagaimana diungkapkan Miriam Budiarjo, bahwa sejak masa dahulu kala, ilmu politik erat betul hubungannya dengan sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbangkan bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Sejarah merupakan kajian dan pengetahuan mengenai berbagai peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Pendapat itu sejalan dengan Syamsuddin (2012) yang mengungkapkan secara umum dan sederhana, sejarah adalah kajian tentang masa lalu manusia.
Sejarah adalah runtutan peristiwa terjadinya sesuatu dari akar hingga berbagai kejadian, peristiwa, konskuensi dan rekam jejak lainnya yang tumbuh seiring berjalannya zaman di masa lalu. Hal ini sejalan dengan Mohammad Yamin (1958) yang mengatakan bahwa dalam kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau kejadian. Sejarah semestinya mengajarkan kita banyak hal kebaikan. Kita belajar sejarah untuk mengambil pelajaran, bukan kita diajari sejarah untuk menakut-nakuti, provokasi dan politisasi demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Isu kebangkitan PKI beserta Film G30/S PKI, baru-baru ini ramai diperdebatkan. Ramai-ramai orang menjadi sejarawan dadakan saat memasuki bulan September. Narasi yang dibangun ialah, kebangkitan PKI, PKI musuh Islam, dan rezim PKI. Mereka mengklaim, musuh PKI hanya dua: tentara dan ulama. Lalu kemudian memukul rata, siapa saja yang memusuhi ulama masa kini adalah antek-antek PKI.
Padahal, kebenaran sejarah adalah klaim kebenaran objektif. Sejarawan Eugene Genovese mengatakan, obyektifitas sejarah hanya terletak pada Tuhan, tapi apapun, kebenaran atau kebohongan tetap berada pada hati nurani manusia. Ketika kejahatan sejarah adalah penyimpangan, maka kebenaran cukup disajikan apa adanya.
Sejarah pada hakekatnya adalah memberi pelajaran pada masyarakat sekarang, untuk dapat mengambil pelajaran di masa lalu agar di masa depan menjadi lebih baik. Dengan mempelajari sejarah, dapat memberikan inspirasi, spirit dan moral.
Sejarah sebagai suatu inspirasi gerakan, layaknya ditempatkan pada gerakan yang membangun dan mempersatukan bangsa, bukan memecah belah. Ketika melihat kenyataan politik tak sesuai dengan harapan, hendaknya para politisi tidak terburu-buru mendirikan suatu gerakan untuk menggembosi pemerintahan.
Adanya suatu perpolitikan yang memiliki tujuan menciptakan keamanan dan perdamaian negara, menciptakan kekuasaan di masyarakat ataupun pemerintahan demokratis. Maka dalam berpolitik jangan sekali-kali mempolitisasi sejarah demi kepuasan politik semata.[]