Dalam beberapa dekade terakhir, hingar bingar perdebatan ideologis terus memuncak. Munculnya berbagai varian gerakan di Tanah Air mendengungkan posisi yang lebih keras. Pasalnya, di negeri ini tak sedikit kelompok yang ingin mengganti dan menempatkan Indonesia dengan berbagai bentuk sistem dan Ideologi. Akibatnya, mereka berebut kekuasaan dan posisi untuk mendapatkan celah mengganti NKRI dan Pancasila. Namun, yang jadi pertanyaan siapa sesungguhnya pemilik Indonesia?
Di negeri ini, tentu tak satu pihak mana pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai pewaris dan penjaga utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Tak ada yang berhak untuk menepuk dada paling berdarah Merah Putih, serta tidak bisa paling angkuh bahwa NKRI milik satu golongan atau agama tertentu. Indonesia milik semua dan semua untuk Indonesia.
Memang, sangat gegabah jika ada orang atau kelompok yang menyatakan, bahwa Pancasila merupakan produk gagal atau bahkan Indonesia belum teruji kebinekaannya jika minoritas belum menjadi seorang Presiden. Terlebih ketika ujaran itu diungkapkan dengan nada angkuh, seolah ukuran Keindonesiaan ialah kedigdayaan diri dalam singgasana kuasa. Sebuah kesombongan yang dapat menjadi duri tajam di tubuh negeri ini.
Jika menilik pada sejarah lahirnya Pancasila, kontroversi perdebatan antara tokoh agama dan tokoh nasionalis terkait sila, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sila ini dinilai kontroversi kala itu, karena dianggap sebagai cikal bakal Indonesia menuju negara satu agama mayoritas, yaitu Islam.
Sedangkan Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam agama dan budaya. Akhirnya, dengan sikap arif dan legowo para pendiri bangsa menghapus tujuh kata dalam sila tersebut yaitu, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Artinya, Hal ini dilakukan demi keutuhan Indonesia yang baru berdiri dan tidak boleh ada klaim bahwa Indonesia hanya untuk satu golongan tertentu.
Tatkala ada segelintir orang atau kelompok yang ingin menguasai Indonesia dengan hasrat kuasa berlebih. Ingatlah pesan Bung Karno yang mengatakan bahwa; sebagaimana tadi telah saya katakan, berdirinya Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia— tetapi, semua buat semua dan Indonesia buat semua. Indonesia yang kita dirikan haruslah menjadi negara gotong royong.
Senada dengan Bung Karno, Bung Hatta juga mengatakan bahwa Merdekanya Indonesia tidak akan ada gunanya, apabila kita tidak sanggup untuk memenuhi cita-cita rakyat dan Keindonesiaan yang luhur. Kebangsaan Indonesia ibarat satu tubuh dengan banyak kaki. Setiap kaki tidak bisa diringkus dan ditebas, melainkan untuk memperkokoh rumah Kebangsaan Indonesia. Jangan pula antar kaki saling menendang dan menimbulkan keretakan dan akhirnya menimbulkan robohnya bangunan Keindonesiaan.
Pemilik Indonesia juga bukan mereka yang setiap hari lantang memekikkan kata “Merdeka”. Bukan pula karena sering merayakan segala kegiatan simbolik berlabel Indonesia, kebhinekaan, dan jargon-jargon bernuansa Merah Putih lainnya. Semua baju luar itu sekadar atribut dan verbalisme, belum membuktikan Keindonesiaan yang sejati. Keindonesiaan itu harus bersemi dalam jiwa, alam pikiran, sikap, dan tindakan yang luhur serta mengutamakan sebagaimana disemaikan oleh para pendiri, yaitu Keindonesiaan yang membumi.
Nilai luhur lain dalam hidup berbangsa ialah kebersamaan yang otentik sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan kebudayaan bangsa. Tidak boleh segelintir orang menguasai Indonesia, yang menyebabkan hilangnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tidak boleh seseorang atau kelompok tertentu yang merasa digdaya lantas berbuat sekehendak dirinya, yang menyebkan kehidupan berbangsa secara kolektif menjadi retak berantakan. Apalagi perangai ugal-ugalan itu mengatasnamakan Keindonesiaan, Kebhinekaan, dan Pancasila.
Alhasil, Jika semua merasa memiliki Indonesia maka belajarlah hidup dalam kebersamaan dan rasa persatuan. Perlunya saling membantu dengan keadaban luruh sesuai dengan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, mereka yang besar jangan menguasai yang kecil, dan atau jangan merasa paling benar sendiri. Semua harus saling memahami, serta saling menumbuhkan pesatuan. Jadi, Indonesia itu milik semua dan semua milik Indonesia.[]