Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dua bulan terakhir menjadi buah bibir nasional. Disamping karena dideklarasikan oleh tokoh-tokoh kaliber nasional, pun karena dihelat di saat gejolak pandemi.
Himpunan yang dipromotori oleh Din Syamduddin cs pada 18 Agustus 2020 ini, menarik untuk dikaji. Bukan saja karena dari nama, visi misi, tetapi juga karena pernyataan-pernyataan yang lahir dari mulut para pendirinya. Din Syamsuddin, yang merupakan mantan ketua umum MUI dan PP Muhammadiyyah sebagaimana menegaskan, bahwa KAMI adalah organisasi gerakan moral.
Menggelitik untuk disimak, bagaimana tidak? Tokoh sekelas Din Syamsuddin, Gatot Normantyo, dan tokoh-tokoh lainnya yang notabene akademisi dan agamawan yang dalam porsi kenegaraan tidak dapat dipertanyakan lagi, kok bisa menutup mata terhadap bahaya Covid-19 demikian, dengan menghelat deklarasi untuk khalayak ramai.
Sebagai praktisi hukum dan kebangsaan, saya melihat deklarasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional yang menyebut dirinya KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) ini sangat-sangat menyayangkan. Sebab, sedikit pun mereka tidak menjunjung etika politik kenegaraan, malah lebih condong pada ambisi kekuasaan.
Jelas, walaupun secara verbal Gatot Normantyo (mantan panglima TNI RI) mengatakan, KAMI tidak akan menjadi partai politik. Namun tetap, keberadaan KAMI adalah tujuan dari politik itu sendiri. Hal ini jelas jika kita melihat tuntutan yang dibawa KAMI. Din Syamsuddin sebagaimana mengatakan pasca deklarasi, bahwa KAMI menyatakan diri sebagai gerakan moral yang memiliki dimensi politik yang disebut sebagai “politik moral”.
Gerakan KAMI ingin memperjuangkan keadilan dalam berbagai dimensi yang pada saat ini, di bawah pemerintah Presiden Joko widodo dianggap telah mengalami berbagai kemunduran dan bahkan menuju kejatuhan. Karena itu, lanjut Din slogan gerakan KAMI adalah Indonesia perlu “diselamatkan.”
Sulit rasanya, jika kita kita menampik bahwa gerakan politik jauh dari tujuan kekuasaan. Apalagi, melihat nama-nama di belakang KAMI adalah tidak lain dari nama-nama yang terlibat dalam pergumulan pilpres 2019 kemarin. Dan faktanya, mereka adalah sekelompok yang kalah dalam perhelatan politik atau lebih jelasnya gerombolan sakit hati.
Memang, sah-sah saja mereka menciptakan satu wadah baru untuk beraspirasi, toh kita ini hidup dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Namun, bukan berarti tanpa syarat dan ketentuan. KAMI adalah salah-satu fenomena dalam dinamika perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Mereka saat ini mengalami setback sebagaimana dilaporkan oleh Indeks Demokrasi Internasional maupun dirasakan oleh berbagai komponen masyarakat Indonesia.
Melihat fenomena KAMI demikian, sebagaimana yang dicerminkan oleh tokoh-tokoh di belakangnya dua bulan terakhir sejak dideklarasikan. Saya, mungkin juga kita melihat beberapa keganjilan, bahkan pertanyaan besar. Adakah jiwa kenegarawanan di antara mereka, sampai-sampai mengorbankan kesehatan banyak orang, hanya untuk syahwat politik kelompoknya? Teranyar, Gatot Normantyo menggelar deklarasi KAMI di Surabaya, yang terlihat jelas tidak mengindahkan protokol kesehatan.
Presiden Joko Widodo, padahal sudah menegaskan bahwa kesehatan adalah nomor satu. Ekonomi akan kuat jika masyarakat sehat. Alih-alih membantu pemerintah, memberi solusi, dan kerja bersama menanggulangi kasus Covid-19, KAMI malah membuat kegiatan yang berpotensi menambah klaster pandemi.
Hal ini berbalik dengan nama dan tujuan dari KAMI itu sendiri. Ahmad Yanni salah satu tokoh KAMI menyebutkan, “jati diri KAMI adalah mengusung gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Terlihat patriotis memang dari narasinya, tetapi apa benar demikian? Jangan-jangan, meminjam istilah Sapardi Djoko Damono hanya “bilangnya begini, maksudnya begitu?” Karena, dilihat dari kenyataanya bukan malah untuk menyelamatkan Indonesia, tetapi lebih kepada menghancurkan Indonesia, mungkin.
Mengutip Jared Diamond, Profesor Geografi dari Universitas California, Amerika Serikat, menyatakan faktor hancurnya suatu negara salah duanya adalah: Rusaknya lingkungan oleh manusia, terutama bila merusak sumber daya yang merupakan sumber utama dan faktor politik, ekonomi, sosial serta budaya. Mengacu dari Jared dalam ruang lingkup KAMI. Bisa kita ambil kesimpulan, bahwa jangan hanya sekadar untuk kepentingan politik kelompok. Lantas mereka mengorbankan banyak kalangan, dan lebih buruknya dapat berdampak mengganggu integritas bangsa.
Karena, dewasa ini, di saat pandemi yang tidak juga kunjung berakhir. Pemerintah bukan sekadar membutuhkan kritik belaka, tetapi solusi, dan kerja sama antar-kelompok. Dan kita tidak menemukan itu dalam KAMI.
Kita hanya melihat syahwat kekuasaan dan virus kebencian dari KAMI terhadap pemerintah. Mereka bermanuver seakan mereka berada dalam barisan yang benar dan sempurna. Tidak mengindahkan kenyataan, bahwa tidak ada yang sempurna dan luput dari kekeliruan di dunia. Membawa misi moral, tetapi menolak dicap tak bermoral. Membawa misi perubahan, tetapi lupa diri. Sudah berada dalam jalur kebenarankah mereka?
Teringat Machiavelli, filsuf muda asal Itali. Di saat banyak filsuf dan pakar politik memadukan antara politik dan etika, ia malah sebaliknya. Machiavelli justru memisahkan secara tegas. Bahkan, menempatkan etika dalam comberan. Dan saya melihat teori Machiavelli dalam KAMI, sungguh!
Tidak mengherankan, jika para ahli politik berpendapat Machiavelli adalah guru yang mengajarkan politikus melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, dan KAMI salah satunya. Dalam politik tidak ada “kewarasan”, yang ada “Kegilaan”. Antara kewarasan dan kegilaan harus dilihat dari kacamata konsep filsafat sebagai dualisme bukan sebagai dualitas.
Aristoteles dan plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Bagaimana kita menuju pencapaian cita-cita politik yang baik? Sedangkan, permulaanya saja sudah keliru. Analisis kekuasaan harusnya tidak memusatkan perhatian kepada tingkat tujuan sadar, tapi pada poin penerapan kekuasaan. Apalah arti kritik, jika tanpa solusi apalagi aplikasi.
Jika tujuan KAMI baik untuk kemajuan negara, mengedepankan moral, dan etika. Setidaknya, para tokoh dibelakangnya dapat mencerminkan jiwa patriotis, kesatria, dan kenegarawanan. Bukan malah sekadar untuk tujuan politik kekuasaan belaka dan aktivitas memengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi (George R. Terry: 1972): Berkuasa!
Sebab, kekuasaan itu bagaikan opium dari pohon papaver somniverum, getah dari pohon ini mempunyai daya memabukkan dan membius karena berkhasiat mengurangi rasa nyeri dan merangsang imajinasi, (Abdul Muqni: 2019). Kekuasaan, seharusnya dibungkus dengan politik moral kenegaraan yang mengemban etika kebersamaan, gotong royong, dan saling mendukung. Agar setidaknya dapat didefinisikan sebagai prilaku politik yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila dan prinsip argumentasi untuk membangun bangsa dan negara menuju cita-cita luhur dan selaras dengan etika budaya.
Negarawan harus seorang yang kreatif, inovatif, bermental pemimpin, menyelesaikan permasalahan, serta bisa mengendalikan hubungan pribadi dan urusan umum. Negarawan harus mampu menawarkan harapan nyata, solutif, visioner, serta reformis yang positif dan konstruktif, hingga melahirkan konsep dan aksi dalam menghentikan krisis besar yang melanda bangsanya. Bukan malah sebaliknya!